Jakarta, 1 Februari 2025 – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dinilai menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya politisasi pasca-Pilpres 2024. Isu-isu yang berkembang, termasuk polemik "pagar laut", berpotensi menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Bidang Politik dan Ekonomi Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), M. Firman, menyoroti dampak negatif dari kontroversi yang menyelimuti proyek ini, termasuk rencana pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik dua anak perusahaan PIK 2, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Intan Sentosa (CIS).

> "PT Intan Agung Makmur memiliki 243 SHGB dan PT Cahaya Intan Sentosa memiliki 20 SHGB. Jika pencabutan ini benar terjadi, maka dampaknya akan sangat besar bagi sektor properti dan ekonomi nasional," ujar Firman kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).



Dampak Jika Proyek PIK 2 Terhambat

Firman mengungkapkan bahwa jika PSN PIK 2 terganggu akibat politisasi, beberapa dampak besar akan terjadi, antara lain:

1. Terhambatnya Investasi Properti

PIK 2 merupakan proyek padat modal dan padat karya yang menjadi motor penggerak ekonomi di Banten dan Jakarta. Pembangunan properti seperti perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas komersial lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor.

> "Pembangunan ini tidak hanya berdampak pada sektor properti, tetapi juga memacu pertumbuhan industri konstruksi serta menciptakan peluang usaha bagi masyarakat," jelas Firman.



2. Dampak pada Sektor Terkait

Gangguan terhadap proyek PIK 2 juga akan berimbas pada sektor lainnya, termasuk industri konstruksi, manufaktur material bangunan, serta sektor jasa.

> "Otomatis, ribuan lapangan kerja yang seharusnya diciptakan akan hilang, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas," tambahnya.



3. Pelemahan Penerimaan Negara

Sektor properti merupakan salah satu kontributor utama penerimaan pajak negara. Jika proyek ini gagal, maka penerimaan pajak dari PPN, PPh, hingga BPHTB akan menurun, yang pada akhirnya merugikan pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

> "Kalau proyek ini mandek, penerimaan negara juga akan terdampak. Ini akan berimbas pada berbagai program pembangunan dan kesejahteraan rakyat," katanya.



Politisasi PIK 2 dan Dampaknya pada Stabilitas Nasional

Firman menilai bahwa polemik yang berkembang terkait PSN PIK 2 tidak terlepas dari dampak polarisasi politik pasca-Pilpres 2024.

> "Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan PSN PIK 2 untuk kepentingan politik, padahal mereka sendiri pernah menjabat sebagai pejabat negara tetapi tidak memiliki prestasi selama menjabat," ujarnya.



Ia juga mengaitkan isu ini dengan serangan terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi sasaran kritik dari pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres 2024.

> "Politisasi ini sepertinya bagian dari strategi kelompok yang kalah di Pilpres 2024 untuk menciptakan instabilitas sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya bisa mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tandasnya.



Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

Firman menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan proyek PSN PIK 2 tetap berjalan guna mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

> "Jangan sampai kepentingan politik segelintir orang justru menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas," pungkasnya.


Dengan besarnya dampak ekonomi dari PSN PIK 2, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan yang konstruktif, tanpa mengorbankan kepentingan nasional demi agenda politik tertentu.