Jakarta -

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut Indonesia butuh investasi Rp 13.032 triliun dalam 5 tahun ke depan. Angka tersebut berasal dari perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) demi mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Target Bappenas selama 5 tahun ke depan dalam rangka mencapai pertumbuhan 8% itu totalnya kalau digabungkan adalah Rp 13.032 triliun selama 5 tahun ke depan,"kata Rosan dalam konferensi pers di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Pada tahun ini pemerintah menargetkan investasi mencapai Rp 1.905 triliun demi mendukung pertumbuhan ekonomi 5,3%. Berikut rincian target investasi beserta target pertumbuhan ekonomi hingga 2029:

- Target investasi 2025 Rp 1.905 triliun untuk pertumbuhan ekonomi 5,3%
- Target investasi 2026 Rp 2.175 triliun untuk pertumbuhan ekonomi 6,3%
- Target investasi 2027 Rp 2.567 triliun untuk pertumbuhan ekonomi 7,5%
- Target investasi 2028 Rp 2.969 triliun untuk pertumbuhan ekonomi7,7%
- Target investasi 2029 Rp 3.414 triliun untuk pertumbuhan ekonomi 8%

Menurut Rosan angka itu lebih besar dibandingkan 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Investasi dalam 10 tahun ke belakang tercatat sebesar Rp 9 ribu triliun, sementara di 5 tahun terakhir sebanyak Rp 6 ribu triliun.

Rosan menilai target tersebut cukup realistis berdasarkan hitung-hitungan timnya di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pertimbangannya adalah potensi investasi asing ke Asia Tenggara yang disebut cukup besar.

"Pertanyaannya adalah, dengan target ini bisa nggak tercapai? Nah kami di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini target ini achievable. Karena foreign direct investment ke Asia Tenggara tahun 2023 itu US$ 230 miliar. 2024 angkanya meningkat US$ 240 miliar," bebernya.

Namun investasi yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 14-15% dari jumlah tersebut. Padahal kontribusi Indonesia terhadap ekonomi di kawasan Asia Tenggara mencapai 40%. Oleh karena itu Rosan menilai Indonesia punya banyak ruang untuk memanfaatkan potensi yang ada.

Rosan menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dalam mendatangkan investasi. Mantan Ketua Umum KADIN itu menilai persoalan kepastian hukum menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan.

"Kita berkompetisi dengan negara tetangga, mereka terus mereformasi kebijakan, regulasi, kita harus terus sempurnakandalam rangka masuknya investasi dan penciptaan lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menyebut sudah berbicara dengan 18 kementerian yang tutur mengurusi perizinan investasi agar komitmen terhadap pengeluaran izin. Menurutnya ada kementerian yang bisa mengeluarkan izin hingga berbulan-bulan atau bahkan satu tahun padahal dalam perjanjiannya hanya 10-20 hari.

"Tapi sekarang kenyataannya bisa 1-5 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Ini kan memberikan ketidakpastian kepada investor, yang dikomplain kami. Ya kalau ada SLA perjanjiannya 10 hari ya kembalikan ke kami 10 hari. Kalau tidak kami akan otomatis memberikan izin untuk memberikan kepastian," tutupnya.

detik.com