Penghentian transit gas Rusia melalui Ukraina bukanlah ancaman bagi keamanan energi Uni Eropa. Namun, negara-negara anggota harus terus berupaya mencapai target mereka untuk mandiri dari pasokan bahan bakar fosil—termasuk gas—dari Rusia pada 2027.

Pada 1 Januari 2025, perjanjian antara Rusia dan Ukraina yang memungkinkan transit gas Rusia melalui jaringan pipa Ukraina ke Uni Eropa dan Moldova (termasuk Transnistria) resmi berakhir.

Pihak berwenang di Kyiv secara konsisten menegaskan bahwa mereka tidak berniat memperbarui perjanjian tersebut. Ukraina juga tidak menerapkan opsi alternatif, seperti penggunaan Azerbaijan sebagai perantara dalam pasokan gas ke Eropa. Keputusan Kyiv menuai kritik dari pemerintah Slovakia dan Hongaria serta menimbulkan tantangan bagi pasokan energi Moldova.

Namun, penghentian transit gas ini sebenarnya tidak mengancam keamanan energi Uni Eropa. Meski demikian, blok ini tidak boleh terlena. Uni Eropa dan negara anggotanya perlu semakin melepaskan diri dari ketergantungan pada impor gas Rusia untuk menghadapi potensi ketidakstabilan energi di masa depan.

Alternatif Pasokan: Slovakia dan Austria Siap Beradaptasi

Negara-negara yang masih mengimpor gas Rusia melalui Ukraina, terutama Slovakia dan Austria, telah mempersiapkan diri menghadapi penghentian transit ini. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, sebelumnya memperingatkan bahwa penghentian transit gas oleh Ukraina bisa memicu "krisis gas." Namun, data Januari 2025 menunjukkan bahwa Austria dan Slovakia berhasil beralih ke sumber pasokan alternatif tanpa kendala berarti.

Slovakia telah menandatangani perjanjian pasokan gas dengan perusahaan seperti Orlen dari Polandia, serta BP, Eni, Exxon Mobil, RWE, dan Shell. Sementara itu, Austria, yang pada Desember 2023 masih mendapatkan 98% gasnya dari Rusia, kini telah mengamankan pasokan dari Jerman, Italia, dan Belanda. Kedua negara ini juga memiliki cadangan gas lebih dari 75% pada akhir 2024, yang menunjukkan kesiapan mereka.

Motivasi utama Ukraina dalam menghentikan transit gas kemungkinan besar adalah untuk mengurangi pendapatan Rusia dari transit gas ini, yang bernilai sekitar $6,5 miliar per tahun. Sementara itu, Slovakia selama ini mendapatkan keuntungan dari transit gas Rusia ke negara-negara Uni Eropa lainnya serta dari perdagangan kelebihan pasokan gas. Menurut EuroNews, pendapatan tahunan Slovakia dari transit gas—termasuk perdagangan gas—diperkirakan mencapai €500 juta. Oleh karena itu, argumen bahwa penghentian transit gas merugikan Uni Eropa lebih berkaitan dengan kepentingan ekonomi Slovakia daripada ancaman nyata terhadap keamanan energi.

Menurunnya Ketergantungan Uni Eropa pada Gas Rusia

Sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina, peran gas Rusia dalam bauran energi Uni Eropa telah menurun drastis. Pada 2024, total gas Rusia yang mengalir melalui Ukraina hanya 16,5 miliar meter kubik (bcm), dengan 14,5 bcm di antaranya masuk ke Uni Eropa—hanya sekitar 6% dari total impor gas Uni Eropa. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti 136 bcm pada 2005 dan 93 bcm pada 2017.

Keputusan Rusia untuk memangkas dan menangguhkan pasokan gas ke pelanggan Uni Eropa pada 2022 menyebabkan pangsa Gazprom dalam impor gas Uni Eropa turun dari lebih dari 40% pada 2021 menjadi hanya 11% pada 2024. Dari empat jaringan pipa utama yang menghubungkan Rusia dengan Eropa sebelum perang, hanya satu jalur dari pipa TurkStream yang masih beroperasi, dengan aliran gas ke Eropa sebesar 15 bcm pada 2024, terutama ke Hongaria dan Serbia.

Namun, dampak penghentian transit gas Rusia melalui Ukraina tetap minim.
Negara-negara utama pengimpor gas Rusia seperti Jerman, Italia, dan Polandia telah menemukan pemasok alternatif dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan perusahaan Amerika, Qatar, serta produsen gas alam cair (LNG) lainnya. Uni Eropa pun terus berupaya mencapai target REPower untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dari Rusia sepenuhnya pada 2027.

Langkah Strategis untuk Kemandirian Energi Uni Eropa

Meskipun Uni Eropa telah mencapai kemajuan besar dalam mengurangi ketergantungan pada gas pipa dari Rusia, impor LNG dari Rusia justru meningkat dari 13,3 bcm pada 2021 menjadi lebih dari 21 bcm pada 2024, mencakup lebih dari 7% dari total impor gas Uni Eropa.

Uni Eropa mengambil beberapa langkah untuk memperkuat kemandirian energinya:

Menggunakan kebijakan perdagangan bersama – Menerapkan tarif lebih tinggi untuk impor LNG dan gas pipa dari Rusia guna mengurangi ketergantungan dan pendapatan ekspor gas Rusia. Menurut perhitungan CREA, dari 1 Januari 2023 hingga 5 Januari 2025, Rusia memperoleh hampir €36 miliar dari penjualan gas ke Uni Eropa.

Menegakkan sanksi terhadap LNG Rusia – Negara-negara anggota harus memastikan penerapan penuh sanksi terhadap sektor LNG Rusia, termasuk larangan layanan pemindahan LNG di wilayah Uni Eropa sejak Juni 2024, serta larangan investasi baru dalam proyek LNG di Rusia.

Meningkatkan kerja sama dalam pembelian gas – Uni Eropa harus memperkuat mekanisme pembelian gas bersama melalui Platform Energi Uni Eropa serta perjanjian bilateral atau multilateral. Dengan berbagi informasi kebutuhan energi jangka menengah hingga panjang, negara-negara anggota dapat menghindari kelebihan pasokan di pasar Uni Eropa.

Meningkatkan impor dari sumber lain – Uni Eropa harus mengoptimalkan kapasitas infrastruktur LNG yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dan meningkatkan impor dari Afrika, Timur Tengah, Norwegia, serta Amerika Serikat, yang semuanya memiliki kapasitas ekspor yang berkembang pesat.

Uni Eropa telah mencapai kemajuan signifikan dalam upayanya melepaskan diri dari ketergantungan pada gas Rusia. Oleh karena itu, penghentian transit gas Rusia melalui Ukraina tidak berdampak besar terhadap keamanan energi Eropa.

Namun, agar dapat sepenuhnya mandiri dari pasokan energi Rusia—termasuk LNG—negara-negara anggota Uni Eropa harus terus memperkuat kerja sama dengan pemasok energi yang lebih andal. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan energi, tetapi juga mempercepat transisi energi Uni Eropa ke masa depan yang lebih berkelanjutan.

European Council on Foreign Relations