Muannas Alaidid: Isu Pagar Laut Dipolitisasi Pendukung Anies dan Said Didu

Jumat, 31 Januari 2025 11:10 AM

Muannas Alaidid dan Said Didu (kolase foto)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Konsultan hukum proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Muannas Alaidid, menuding bahwa isu pagar laut merupakan bagian dari upaya politisasi yang dilakukan oleh kelompok anti Jokowi.
Dikatakan Muannas, polemik ini sengaja digoreng oleh pendukung Anies Baswedan serta Muhammad Said Didu beserta para pendukungnya.

"Dimotori pendukung Anies, Said Didu, dan buzzernya, fakta tanah rakyat yang terabrasi diframing sebagai sertifikat laut," ujar Muannas di X @muannas_alaidid (30/1/2025).
Ia menegaskan bahwa narasi yang berkembang di media sosial telah menyesatkan opini publik.
"Kebohongan yang diulang-ulang di medsos inilah cara yang mereka lakukan berulang-ulang," cetusnya.

"Harapannya agar nanti dianggap sebagai kebenaran, benar seolah ada laut disertifikat," sambung dia.
Menurutnya, negara seharusnya hadir untuk membantu rakyat yang terdampak, bukan justru dijadikan alat untuk menyerang pemerintahan Jokowi.
"Justru negara harusnya bantu hadir dan beri kompensasi ke rakyat," sebutnya.
Muannas juga menilai bahwa isu ini sengaja dimainkan untuk mengadu domba hubungan antara Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Semua framing politik dilakukan untuk mengadu domba hubungan antara Prabowo dan Jokowi," Muannas menuturkan.

Muannas bilang, hal itu dilakukan pihak anti Jokowi karena sertifikat lahir di eranya. Sehingga menjadikannya sebagai bulan-bulanan publik.

"Padahal surat girik-girik kepemilikan tambak itu sudah dipegang rakyat puluhan tahun lalu di masa Soeharto," tandasnya.
Ia kemudian menyerukan agar masyarakat tetap berpegang pada kebenaran dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
"Tetaplah sampaikan kebeneran walau pahit, sebab yang haq adalah haq," kuncinya.
Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengundang perhatian publik melalui unggahan di platform media sosial X.
Dalam cuitannya, ia menyoroti kasus Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilainya telah membuka kedok banyak pejabat yang ternyata menjadi jongos oligarki.
"Kasus PIK2 membuka topeng banyak pejabat yang ternyata adalah jongos Oligarki pejabat siapa saja yang bisa dikategorikan jongos Oligarki?," ujar Said Didu (30/1/2025).

Unggahannya langsung mendapat perhatian luas dengan lebih dari 94 ribu tayangan dan ribuan interaksi dari warganet.
Komentar Said Didu ini merespons polemik yang berkembang terkait dugaan penguasaan lahan secara besar-besaran di kawasan PIK 2.
Apa yang disinggung Said Didu sontak memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan para pejabat dalam proyek tersebut.
Sejumlah tokoh turut menanggapi unggahan ini. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, misalnya, menegaskan bahwa kasus PIK 2 telah membuktikan banyak pejabat menjadi jongos oligarki.
"Kasus PIK 2 banyak pejabat ketahuan jadi jongos oligarki; semua orang jadi tahu siapa si jongos," tulis Susno Duadji dalam kolom komentar.
Sementara itu, elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi dengan nada satir.
"Kapan oligarki mulai ada.. ya," tulisnya, seolah menyindir bahwa praktik oligarki sudah berlangsung lama di Indonesia.

https://fajar.co.id/2025/01/31/muann...didu/?page=all