TB Hasanudin, anggota Parlemen Indonesia dan pensiunan perwira militer, menyatakan keprihatinan mendalam terkait insiden penembakan tragis yang melibatkan Badan Penegakan Maritim Malaysia (APMM) yang berdampak pada lima pekerja migran Indonesia (PMI). Insiden menyedihkan ini terjadi di perairan lepas Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, pada dini hari tanggal 24 Januari. Peristiwa ini menyebabkan satu orang kehilangan nyawa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka, memicu reaksi emosional dan diskusi mendesak di media Indonesia dan regional.


TB Hasanudin dengan tegas mengecam insiden tersebut, mengutip perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap keadaan yang melingkupi keterlibatan tersebut. Dia menekankan sifat serius dari situasi ini dan pentingnya memahami realitas yang dihadapi oleh pekerja migran, yang sering kali mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Dalam pernyataannya, Hasanudin menyatakan skeptis terhadap laporan APMM mengenai peristiwa yang mengarah pada penembakan tersebut. Badan tersebut mengklaim bahwa para migran Indonesia telah mencoba menabrakkan perahu kecil mereka ke kapal agensi tersebut dalam empat kesempatan terpisah. Pernyataan ini menimbulkan keraguan, karena Hasanudin menjelaskan bahwa, biasanya, individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti migrasi tanpa dokumen, akan mencoba menghindari penangkapan daripada terlibat dalam konfrontasi langsung.

Narasi yang diajukan oleh APMM telah mendapat banyak keraguan dan kritik. Hasanudin mengajukan pertanyaan besar: bagaimana mungkin sebuah perahu kecil bahkan jika dioperasikan oleh beberapa orang—bisa menabrak kapal yang lebih besar dan lebih dilengkapi yang dioperasikan oleh petugas penegak hukum Malaysia? Pengamatannya menunjukkan perbedaan kemampuan dari kedua kapal yang terlibat dalam insiden tersebut. Pensiunan perwira militer itu lebih lanjut menguraikan keprihatinannya dengan secara langsung menantang klaim APMM bahwa penggunaan kekuatan mematikan diperlukan untuk membela diri. Dia mencatat bahwa para migran Indonesia diduga bersenjatakan dua parang, senjata yang, meskipun berbahaya, tampaknya tidak memerlukan tanggapan mematikan dari petugas penegak hukum maritim yang terlatih.

Dari sudut pandang Hasanudin, jika kru perahu kecil itu memang menimbulkan ancaman serius dengan parang mereka, protokol idealnya akan melibatkan penangkapan mereka daripada penggunaan senjata api. Dia menyatakan keyakinannya bahwa penggunaan peluru tajam menimbulkan pertanyaan etis dan operasional signifikan mengenai bagaimana penegakan hukum harus merespons dalam situasi tekanan tinggi yang melibatkan individu yang tidak bersenjata atau bersenjata ringan. Keprihatinan ini tentang penggunaan kekuatan mematikan sangat menggema dalam diskusi yang lebih luas tentang perlakuan terhadap populasi yang rentan, terutama dalam kasus yang melibatkan batas internasional dan penegakan hukum imigrasi.

Sambil menghadapi narasi APMM, Hasanudin juga mengambil momen untuk merenungkan implikasi yang lebih luas dari insiden tersebut bagi warga Indonesia. Dia menyoroti pentingnya memasuki negara asing melalui saluran hukum, menekankan bahwa migrasi tanpa dokumen tetap penuh dengan potensi bahaya. Pekerja migran sering kali menjadi sasaran eksploitasi dan kekerasan, terutama ketika mereka tidak memiliki perlindungan hukum. Seruan untuk terlibat secara hukum bergema dengan banyak kekhawatiran keselamatan, karena ini adalah pengingat penting bahwa jalur hukum dapat memberikan migran dengan perlindungan yang diperlukan dan dukungan potensial dari negara asal mereka.

Dalam tampilan responsif, Hasanudin memuji tindakan cepat yang diambil oleh pemerintah Indonesia, terutama mencatat tanggapan tepat waktu dari Kementerian Luar Negeri dan kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Dia melaporkan bahwa kedua entitas tersebut secara aktif memantau situasi yang berkembang seputar insiden tersebut dan bekerja dengan tekun untuk memastikan keselamatan dan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri. Keterlibatan lembaga pemerintah menunjukkan pengakuan atas keseriusan insiden tersebut dan mencerminkan komitmen untuk memperjuangkan orang Indonesia yang menghadapi tantangan di luar negeri.

Konteks insiden ini tidak dapat diabaikan. Ini diatur dalam latar belakang yang lebih luas dari masalah-masalah yang sedang berlangsung terkait pekerja migran di Asia Tenggara. Banyak orang Indonesia mengejar peluang kerja di Malaysia, sering kali tergoda oleh janji kondisi kerja yang lebih baik dan gaji lebih tinggi. Namun, kenyataannya bisa sangat berbeda, dengan migran tanpa dokumen sering kali menghadapi kondisi keras, penyalahgunaan sistematis, dan kekurangan hak. Insiden ini berfungsi sebagai pengingat menyakitkan tentang kerentanan yang dihadapi oleh para pekerja ini di negeri asing, sering kali tidak berdaya dalam situasi di mana lembaga penegak hukum mungkin salah menafsirkan niat mereka atau bertindak dengan kekuatan yang berlebihan.

Saat penyelidikan terhadap tindakan APMM berlanjut, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang protokol penegakan lintas batas, terutama dalam cara lembaga maritim melibatkan individu yang mungkin beroperasi melanggar hukum imigrasi. Seruan untuk reformasi dalam lembaga-lembaga semacam itu semakin mendesak seiring dengan kekhawatiran akan hak asasi manusia yang bersinggungan dengan kebijakan keamanan nasional.

Insiden ini juga menarik perhatian pada kebutuhan mendesak akan dukungan dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran di seluruh Asia Tenggara. Kelompok advokasi telah lama menyerukan kerangka hukum yang lebih baik dan langkah-langkah yang memastikan keselamatan dan martabat semua individu, terlepas dari status imigrasi mereka. Dengan mengangkat kekhawatiran ini, para pemimpin seperti Hasanudin berkontribusi pada dialog berkelanjutan tentang realitas yang dihadapi oleh kelas pekerja dalam upaya mereka mencari peluang yang lebih baik.

sumber berita Tribun Jogja Official