"Merasa dijajah sejak tahun 2005, sejak reklamasi Teluk Jakarta yang kemudian jadi PIK 1," kata Kholid Miqtar

Nelayan asal Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Kholid Miqtar mengaku para nelayan merasa Dijajah PIK Sejak 2005

Keberadaan kawasan elite Pantai Indah Kapuk (PIK) ternyata telah merampas kebebasan para nelayan di wilayah Banten utara. Bukan hanya PIK 2, kondisi ini bahkan terjadi sejak PIK 1 dibangun pada 2005.

Nelayan Desak Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Kholid Miqtar mengaku warga yang tinggal di pesisir utara Kabupaten Tangerang merasakan dampak buruk keberadaan kawasan elite milik perusahaan pengembang Agung Sedayu Group itu.

Kholid mengaku warga yang sebagai besar berprofesi sebagai nelayan merasa terjajah sejak perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan melakukan reklamasi di Teluk Jakarta pada 2005.

"Merasa dijajah sejak tahun 2005, yaitu kasus penambangan pasir laut di wilayah pesisir Banten yang materialnya dibawa ke reklamasi, Teluk Jakarta. Itu (kemudian jadi) PIK 1. Sudah menderita (sejak PIK 1 dibangun)," katanya.

Saat berbicara di podcast atau siniar Abraham Samad SPEAK UP yang dikutip pada Kamis 23 Januari 2025, Kholid menceritakan nelayan sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dikabulkan pada 2016.

Kholid mengungkapkan gugatan dikabulkan saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kholid mengaku terpilihnya Anies Baswedan sebagai pemimpin Jakarta membuat para nelayan sedikit lebih tenang karena bisa mencari ikan tanpa terganggu kegiatan korporasi.

"(Kasus PIK) sempat berhenti tahun 2016, alhamdulillah menang (gugatan). Itu juga menang karena pergantian Gubernur Jakarta, dari Ahok ke Anies. Dari situ agak tenang, tuh! Saya bisa nangkap ikan lagi," ungkap Kholid.

Namun keterangan yang dirasakan nelayan tidak berlangsung lama. Terutama sejak munculnya pagar laut, kebebasan nelayan dalam mencari ikan mulai dibatasi.

"Ruang lingkup saya mencari ikan dibatasi. Jadi ketika saya mau menjaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar," ucapnya.


Kholid pun menyangkal pernyataan beberapa pihak yang menyebut pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang dipasang secara swadaya oleh masyarakat. Menurutnya tidak mungkin masyarakat apalagi para nelayan memasang pagar laut yang membutuhkan biaya besar.

Dia yakin pagar laut yang terbuat dari bambu itu dipasang oleh pihak yang mempunyai uang banyak.

"Kalau ngeliat bangunan pagar itu, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang tidak punya duit. Nggak mungkin (warga lokal yang membuat). Jika ada orang yang percaya, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Pasti bohong. Iya (butuh biaya besar)" ungkap Kholid.

Sumber: https://gbn.top/index.php/politik-ek...bernur-jakarta