JAKARTA - Indonesia dinilai tidak punya kewajiban untuk menerima proposal relokasi dua juta rakyat Palestina di wilayah Indonesia. Terlebih, Indonesia juga tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

"Sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia. Apalagi, relokasi merupakan sesuatu yang besar," kata pakar hubungan internasional Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kholifatus Saadah, Selasa (21/1).

Bahkan dia menduga, proposal yang diwacanakan Utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkof untuk merelokasi rakyat Palestina ke Indonesia, merupakan strategi AS. Yakni untuk melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina

"Bisa jadi demikian. Karena dengan relokasi berarti memindahkan rakyat Palestina dari tempat yang seharusnya mereka tinggali," ujarnya.

Menurutnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat mengatakan, belum menerima proposal tersebut dari Amerika Serikat (AS). Karenanya, merujuk pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak melanggar apapun bila menolak proposal tersebut.

"Sehingga tentu tidak ada dampaknya bagi Indonesia. Yang jelas, Indonesia berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan kepada pengungsi. Yakni dengan memberikan tempat sementara," tandasnya.

Tak Relevan
Hal ini berbeda dengan terminologi relokasi yang berarti resettlement di bawah koordinasi dengan UNHCR. Sehingga, tidak relevan bila ada pihak yang menyetujui adanya relokasi atas dasar solidaritas.

"Relokasi memiliki tanggung jawab yang besar. Dimana secara definisi, relokasi berarti memberikan tempat permanen kepada pengungsi di daerah baru (resettlement) atau menggeser pengungsi ke wilayah dalam satu negara yang lebih damai (internal relocation)," tegasnya.

Dia menambahkan, solidaritas yang diberikan Indonesia sudah terlihat. Yakni dengan komitmen untuk terus memperjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dan mendapatkan wilayah yang seharusnya menjadi miliknya.

"Untuk itu, saya berharap Indonesia tetap mempertahankan komitmen dan tawaran solusi terkait Two State Solutions. Namun tanpa memberikan keringanan bagi Israel," tukasnya.


Komen TS

Kami umat Islam dengan komando ulama & Habaib siap menampung berapapun warga Palestina. Hanya kaum kafir & musuh-musuh Islam yang menolak menampung warga Palestina & saudara-saudara muslim lannya seperti Rohingya dll.

Kami umat Islam siap membiayai apapun & berapapun yang dibutuhkan untuk saudara-saudara muslim kami agar hidup layak di Indonesia. Kalau pemerintah tidak bersedia menampung mereka, kami akan mengikhlaskan rumah-rumah kami untuk menampung mereka semua.