PEMERINTAH Indonesia tengah mengembangkan skema pemberian rumah gratis untuk masyarakat miskin sebagai bagian dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program ini bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah layak huni tanpa terbebani biaya tinggi.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun adalah tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi. Pemerintah akan membiayai cicilan rumah sebesar Rp600 ribu per bulan selama 25 tahun.

“Rumah yang dibangun akan ditargetkan kepada masyarakat miskin yang termasuk dalam kategori desil 1 dan 2, atau mereka yang menjadi pelanggan listrik 450 kWh. Pemerintah memastikan rumah gratis ini benar-benar dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan,” ungkap Bonny, dalam acara Ngorbol Santai Satgas Perumahan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (Apersi), pada Jumat (17/1).

Program ini juga memberikan hak atas bangunan dan tanah kepada penerima manfaat. Untuk memastikan penerima rumah ini tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan data pelanggan listrik 450 kWh sebagai indikator, karena data ini lebih mudah dipantau dan diverifikasi.

Program ini juga melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang sedang menyusun kriteria kemiskinan yang lebih terukur berdasarkan pendapatan dan penggunaan listrik.

“Penerima manfaat akan diinventarisasi oleh kepala desa di seluruh Indonesia. Setelah itu, data tersebut akan diverifikasi oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa) berdasarkan nama dan alamat,” jelas Bonny.

Bonny juga menjelaskan latar belakang munculnya program rumah gratis ini.

Menurutnya, selama ini subsidi seperti BBM lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang sudah mampu, padahal seharusnya orang miskin yang lebih membutuhkan bantuan tersebut.


Sebagai solusinya, pemerintah memilih untuk memberikan subsidi berupa rumah, yang dianggap lebih produktif daripada uang tunai.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sektor properti dapat berkembang di pedesaan.

“Dengan adanya subsidi untuk cicilan rumah, bank akan tertarik untuk hadir di desa, karena mereka tahu yang membayar cicilan bukanlah orang miskin, tetapi negara,” kata Bonny.

Program ini juga melibatkan UMKM di desa sebagai bagian dari ekosistem pembangunan rumah.

Pembangunan rumah akan dilakukan oleh pengembang yang bekerja sama dengan pemerintah, sementara masyarakat akan mendapat manfaat jangka panjang melalui rumah yang mereka miliki.

Pemerintah optimis bahwa program ini tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Program ini diharapkan dapat menggerakkan sektor properti dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dampingi Pembangunan Tiga Juta Rumah di Pedesaan
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyampaikan kesiapannya untuk mendampingi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pembangunan rumah di pedesaan.

Pendampingan ini akan dilakukan seiring dengan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan oleh pemerintah.

menjelaskan bahwa asosiasi siap memberikan pelatihan kepada UKM agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan rumah sesuai dengan skema pemerintah.

“Kita siap memberikan pelatihan dan ini bisa menjadi kontribusi Apersi dalam Program Tiga Juta Rumah,” ungkap Junaidi.

Langkah ini sejalan dengan rencana Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang menginginkan keterlibatan UKM di pedesaan dalam mewujudkan program perumahan tersebut.

Program Tiga Juta Rumah ini bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di pedesaan, dengan melibatkan ekosistem lokal dalam proses pembangunan.

Melalui kerjasama dengan Apersi, diharapkan UKM dapat lebih berperan aktif dalam sektor properti, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal di desa-desa. (Z-10)

https://mediaindonesia.com/ekonomi/7...anggung-negara

Ukuran rumahnya agak mendingan, dimana banyak yg jual rumah ukuran tanah 50-60m cicilan 3 juta keatas