Jakarta, Beritasatu.com - Praktisi kesehatan masyarakat dr Ngabila Salama, meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera berbenah dan melakukan evaluasi masif di semua lini untuk mengatasi potensi kerugian. Menurutnya, langkah tersebut tidak cukup hanya dengan memperketat verifikasi atau menunda klaim, melainkan juga dengan melakukan audit pascaklaim secara menyeluruh dan mengevaluasi besaran iuran.

“Kita berharap BPJS Kesehatan dapat menjadi asuransi kesehatan nasional yang andal dan universal. Masyarakat harus bisa sepenuhnya mengandalkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan krusial, bukan untuk estetika, kosmetik, atau kebutuhan yang disengaja,” ujar dr Ngabila kepada media pada Sabtu (18/1/2025).

Ia menegaskan, BPJS Kesehatan merupakan wujud peran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat sekaligus memberikan rasa keadilan dengan cakupan yang universal. Untuk itu, BPJS Kesehatan harus terus berbenah, mengevaluasi diri, serta mengambil langkah nyata untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

“Universal coverage berarti semua warga wajib memiliki BPJS sebagai jaminan kesehatan dasar. Bahkan, BPJS harus siap menjadi satu-satunya jaminan kesehatan yang dimiliki warga. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir memberikan hak dasar, rasa keadilan, dan tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Ia juga mengusulkan agar BPJS Kesehatan yang merugi mengevaluasi kemungkinan digantikan oleh asuransi lain, baik tunggal maupun multipel, yang dikelola oleh BUMN atau swasta. Namun, sistem tersebut tetap memerlukan pembagian biaya (cost sharing), dengan besaran iuran atau premi yang dihitung secara lebih proporsional.

“Asuransi yang dikelola dengan baik akan tetap sustain, tidak merugi, dan tidak hanya berorientasi pada profit,” jelasnya.

Dr Ngabila menyarankan agar BPJS Kesehatan yang merugi segera mengevaluasi besaran iuran. Ia menekankan pentingnya memperketat pembayaran iuran peserta mandiri melalui regulasi yang mengikat sebagai bentuk kewajiban masyarakat.

Ia juga mengusulkan penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya, dengan fokus pada program promotif, preventif, serta skrining deteksi dini penyakit. Dr. Ngabila menambahkan bahwa reward dan punishment yang tegas perlu diberikan kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang menjalankan program tersebut.

Ia menegaskan, pentingnya mitigasi untuk mencegah fraud sedini mungkin pada faskes, dengan tindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

Dr Ngabila mendorong optimalisasi akuntabilitas publik melalui peningkatan transparansi dan integritas dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Evaluasi internal, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan.

Ia juga menyarankan pembukaan peluang cost sharing dengan jaminan lain, seperti asuransi swasta atau umum, untuk mendukung pengobatan holistik. Kemudian, BPJS Kesehatan bisa terus mengingatkan pentingnya memperkuat sistem verifikasi agar tidak terjadi double claim atau fraud.

“BPJS atau apa pun namanya nanti, harus menjadi satu-satunya asuransi nasional yang andal untuk masyarakat. Evaluasi besar-besaran dan penguatan perannya sangat diperlukan,” ujar dr. Ngabila.

Ia juga mengingatkan faskes untuk tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan sebagai sumber pendapatan, melainkan juga memanfaatkan asuransi swasta atau umum.

“Tindak tegas segala bentuk fraud yang merugikan BPJS,” tegasnya.

dr Ngabila menambahkan, BPJS perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi kesehatan tertentu, terutama yang tidak darurat, yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS. Pasien juga harus memahami pentingnya mematuhi alur pengobatan di layanan primer atau FKTP sebelum ke rumah sakit.

“Jika kondisi keuangan BPJS terkendali, SOP penjaminan pasien, terutama dalam kondisi darurat atau triase, bisa ditinjau ulang. Dalam kasus tertentu, lembaga sosial dapat membantu pembiayaan yang tidak tercakup oleh BPJS,” pungkasnya dalam menanggapi BPJS Kesehatan yang merugi.


sumurrr

Nah yg jd masalah, BPJS ini gotong royong, non profit, atau harus profit ky asuransi swasta pada umumnya