Freeport Selalu Bikin Repot, Saham RI Naik 51 persen di Era Jokowi Dibalas dengan PHK 8.000 Pekerja
Clara Anna Scholastica
3–4 minutes

Clara Medium.jpeg

Kamis, 16 Januari 2025 - 11:07 WIB

PT Freeport Indonesia kebelet perpanjangan izin, padahal berakhirnya 2041. (Foto: Antara).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Di balik sukses era Jokowi mengerek naik kepemilikan saham RI di PT Freeport Indonesia (Freeport/PTFI) menjadi 51 persen, ada efek negatifnya. Sedikitnya 8.000 warga Papua yang bekerja di Freeport kena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Pada Rabu (15/1/2025), perwakilan pekerja Freeport yang kena PHK, Jery Jarangga hadir dalam audiensi dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta. "Ada PHK sepihak terhadap 8 ribu orang. Freeport memaksa pekerja mengundurkan diri secara sukarela," ujar Jery.

Pada Februari 2017, kata Jery, Freeport tiba-tiba merumahkan 8.000 pekerjanya. Keputusan Freeport itu merupakan respons dari rencana pemerintah yang kala itu dipimpin Jokowi, ngebet menambah saham RI di Freeport menjadi 51 persen.

Langkah Freeport itu menimbulkan reaksi keras dari kalangan serikat pekerja. Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2017, pekerja Freeport demo besar-besaran dan mengancam mogok kerja pada April 2017.


Sebulan kemudian, lanjut Jery, hak-hak normatif pekerja seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, diputus sepihak oleh Freeport. Akibatnyam banyak anak-anak Papua tak bisa melanjutkan sekolah karena orang tua menjadi pengangguran.

"Ribuan anak-anak Papua putus sekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Banyak yang sakit akhirnya meninggal dunia karena tidak bisa berobat," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Jery meminta keadilan kepada Komisi III DPR terkait intimidasi yang dilakukan Freeport. Dia juga meminta rekomendasi untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. "Kalau berkenan minta rekomendasi dari Komisi III untuk kita bertemu dengan pak presiden," ucap dia.

Mendengar curhatan eks karyawan Freeport langsung disambar anggota Komisi III DPR asal Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta. Dia membagikan pengalaman saat menjadi advokat publik di LBH. Pernah hampir putus asa ketika membela hak-hak buruh.

Sebab, jarang sekali kaum pekerja atau buruh menang ketika berhadapan dengan pengusaha, kecuali dalam beberapa perkara. Sampai saat ini, Sudirta mengaku, tidak pernah menjadi pembela perusahaan yang berselisih dengan pekerja atau rakyat.

Tapi Sudirta mengaku pernah membantu advokasi sebuah hotel di Bali yang berselisih dengan pekerja terkait hak-hak ketenagakerjaan. “Saya menegaskan kepada perusahaan tersebut untuk menjalankan kewajibannya kepada pekerja,” kata Sudirta.

Selanjutnya Wayan meminta Jery untuk lebih detail dalam memberikan informasi terkait perkara yang diadukan. Misalnya, apa saja pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

https://www.inilah.com/freeport-sela...k-8000-pekerja

perusahaan amrik jangan dilawan dah