Bloomberg Technoz, Jakarta - Keputusan Bank Indonesia memangkas bunga acuan, BI Rate, tanpa petunjuk sama sekali sebelumnya hingga mengagetkan pelaku pasar, di kala rupiah masih dalam ancaman pelemahan akibat fenomena strong dollar, memantik spekulasi akan adanya unsur politik di baliknya.

"Keputusan mengejutkan BI memangkas BI rate kemungkinan mendapatkan tekanan politik dari Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan agar konsumsi [domestik] tetap bertahan," kata Ezaridho Ibnutama, Chief Economist NH Korindo Sekuritas Indonesia, dalam catatan yang dilansir setelah keputusan bunga acuan.

Ekonom menyoroti timeline atau garis waktu keputusan bunga acuan bank sentral yang beririsan dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Bank Indonesia, termasuk ke ruangan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

KPK menggeledah Kantor BI pada pertengahan Desember, terkait isu penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Investigasi itu dimulai pada September 2024 di bawah Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur.

"September juga menjadi bulan terakhir BI memangkas bunga acuan sebelum [keputusan] Januari. Pada Rapat Dewan Gubernur BI bulan Januari, Gubernur Perry menggarisbawahi perubahan stance kebijakan menjadi lebih 'pro stabilitas dan pertumbuhan'," kata Ezaridho.

Ekonom memandang, lembaga-lembaga teknokrat di Indonesia rentan terhadap subyektivitas sosok di dalamnya sebagai hal yang tidak bisa dihindari.

"Maka itu, kami berspekulasi bahwa BI sedang mendapat tekanan politik untuk menurunkan BI rate agar kredit lebih murah bisa membanjiri pasar di Indonesia. Menjelang 100 hari masa pemerintahan dan kegelisahan Presiden Prabowo terkait program belanja untuk menjaga perekonomian, belum membuahkan hasil yang berdampak," kata Ezaridho.

Dalam penilaian ekonom, ketika pemerintah menjadi lebih intrusif dalam perdagangan dengan menaikkan pajak dan menerapkan inisiatif pemerintah, baik dunia usaha maupun konsumen bisa mendapatkan pinjaman dengan harga lebih murah.

"Namun, pinjaman yang berlebihan baik pada dunia usaha maupun konsumen pasti akan membentuk serangkaian mal-investasi di bidang-bidang utama, secara historis [itu terjadi] di sektor properti dan infrastuktur. Karena penurunan konsumsi berarti penurunan kualitas basis pajak di suatu negara, hal serupa juga bisa terjadi dalam bentuk peningkatan jumlah peminjam berkualitas rendah," jelas Ezaridho.

Kinerja konsumsi di Indonesia memang memperlihatkan kelesuan. Bank Indonesia akhirnya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini berdasarkan prospek pelemahan ekspor, konsumsi serta investasi swasta yang masuk. Pertumbuhan ekonomi RI tahun ini diperkirakan hanya ada di kisaran 4,7%-5,5% dari sebelunnya diprediksi di rentang 4,8%-5,6%.

Sementara untuk capaian pertumbuhan tahun ini, BI memperkirakan akan ada di bawah angka tengah proyeksi BI, atau di bawah 5,1%. Itu sejalan juga dengan prediksi yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mungkin tumbuh 5%, di bawah target 5,2%.

Dalam pengumuman keputusan RDG pada Rabu siang lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan kerjasamanya yang erat dengan Pemerintah RI dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

Bahkan untuk pertama kalinya, Perry menyebut kebijakan BI secara eksplisit ditujukan untuk mendukung apa yang disebut "Asta Cita", delapan visi utama Pemerintahan Presiden Prabowo.

"BI mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, delapan visi utama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital," demikian dinyatakan dalam pernyataan resmi BI yang dibacakan oleh Gubernur Perry.

Keputusan BI yang mengagetkan pasar itu memperpanjang daftar kejutan yang telah banyak terjadi pergantian tahun dalam hal kebijakan ekonomi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendadak membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai hanya enam jam sebelum jadwal pemberlakuan. Sejumlah kebijakan fiskal juga tetap diberikan untuk mendukung daya beli domestik.

Belum lama ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar juga menyebut, tidak ada aturan yang melarang bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau utang kepada debitur yang memiliki kredit macet.

Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pemberian dukungan otoritas terhadap pengucuran kredit atau pembiayaan perbankan untuk Program 3 Juta Rumah yang digadang-gadang oleh Pemerintah Presiden Prabowo.

Mahendra menambahkan ketentuan itu juga berlaku apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil.

Dalam pernyataan terakhir kemarin di acara Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Presiden Prabowo mengaku semakin percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% bahkan lebih, meskipun ia baru menjabat selama tiga bulan.

Mulanya Prabowo menyatakan dinamika gepolitik sangat mempengaruhi persaingan antara blok ekonomi, sehingga pelaku usaya harus berusaha keras untuk dapat bersaing.

Di tengah dinamika yang terjadi, Prabowo justru semakin yakin atas kekuatan ekonomi RI.

“Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga, memimpin pemerintahan Republik Indonesia dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin, kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut, para menteri di Kabinet Merah Putih yang ia pimpin, sangat membantunya. “Setelah saya masuk, dibantu oleh menteri-menteri saya, saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang,” tutur dia.

Sejak menjabat pada Oktober, mantan jenderal di era Orde Baru itu telah menambah jumlah kementerian melampaui jumlah biasanya di era-era presiden sebelumnya. Prabowo juga meluncurkan program berbiaya besar, Makan Bergizi Gratis, untuk anak sekolah.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...kanan-politik/

Ada yg mencurigai, BI "diancam" karena penurunan BI rate ini berdekatan waktunya dengan penggrebekan BI terkait dana CSR.