Misteri terkait pagar sepanjang 30 km di kawasan pesisir Tangerang kembali mencuat.


Seorang advokat senior Petrus Selestinus menyoroti bahwa pembangunan pagar laut di kawasan pesisir merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan bangsa.

Petrus Selestinus mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim khusus guna menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan keterlibatan pihak-pihak besar termasuk pengembang properti Agung Sedayu Group (Aguan) dan Jokowi.

"Ini bukan sekadar pembangunan. Dengan adanya pagar ini kedaulatan negara seperti diinjak-injak," kata Petrus Selestinus yang dikutip dari youtube Abraham Samad.


Petrus Selestinus menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah membongkar pagar tersebut dan menyelidiki siapa yang mendanai serta memerintahkan pemasangannya.

Petrus Selestinus menyebut beberapa nama besar yang perlu dimintai keterangan termasuk Jokowi, pengusaha Agung Sedayu (Aguan) dan sejumlah pejabat daerah.


Ia bahkan menyamakan situasi ini dengan pemberian "cek kosong" kepada pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan peraturan untuk kepentingan pribadi.

Pembangunan di kawasan PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional juga diwarnai laporan intimidasi dan perampasan tanah warga.


"Banyak warga yang dipaksa menjual tanah mereka dengan harga tidak layak. Bahkan disebut ada pelanggaran HAM di sana," ungkap Petrus Selestinus.

Menurut Petrus Selestinus setiap pembangunan seperti ini harus mendapatkan izin lokasi dan izin pengelolaan dari pemerintah.

Namun hingga kini instansi terkait seperti Bupati Tangerang, Gubernur Banten, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai bungkam.



"Ada kesan saling tutup mata terhadap dugaan pelanggaran ini," tambahnya.

Ia mendesak agar KPK, Polri, dan Kejaksaan turun tangan untuk mengusut praktik ini.

Sebagai Presiden Prabowo disebut memiliki kepentingan besar untuk memastikan kedaulatan wilayah pesisir.

"Prabowo harus memerintahkan Kapolri dan lembaga terkait untuk segera mengusut kasus ini," tegas Petrus Selestinus.

Ia juga meminta agar proyek ini dievaluasi ulang dan hak masyarakat pesisir dikembalikan.

Kehadiran pagar laut tidak hanya menghalangi aktivitas nelayan tetapi juga menghancurkan komunitas lokal yang telah tinggal di kawasan pesisir selama puluhan tahun.

"Ini adalah bentuk penghancuran kearifan lokal. Pemerintah seharusnya melindungi bukan merampas hak masyarakat," tutup Petrus Selestinus.***

https://www.bisnisbandung.com/nasion...yek-pagar-laut