JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

Ia menilai kondisi ini dapat menghambat cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045. "Hanya 7-8 juta orang yang bayar pajak dari 300 juta penduduk. Dari 100 persen perusahaan, hanya 0,5 persen yang bayar pajak. Bagaimana kita mau jadi negara modern kalau begini?" ujar Arief saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Arief menjelaskan, penerimaan pajak berperan penting dalam pembangunan

Menurut teori Wagner Law, seiring berkembangnya ekonomi, porsi produk domestik bruto (PDB) untuk belanja pemerintah akan meningkat.

"Kalau kita mau jadi negara maju, negara harus hadir. Tapi kehadiran negara tergantung kontribusi kita semua," imbuhnya.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kritik Bank Dunia yang menyamakan Indonesia dengan Nigeria dalam hal pemungutan pajak.

"World Bank bilang kita salah satu negara yang buruk dalam mengumpulkan pajak. Dari 100 juta lebih kendaraan bermotor, hanya 50 persen yang bayar pajak," kata Luhut.

Untuk mengatasi masalah ini, DEN mendorong digitalisasi melalui sistem Coretax. Sistem ini diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 1 Januari 2025 dan memungkinkan pencatatan serta verifikasi transaksi secara real-time.

Dengan penerapan teknologi pemerintah (GovTech), potensi penerimaan negara diperkirakan mencapai 6,4 persen dari PDB atau setara Rp 1.500 triliun.

"Kami mendukung Coretax karena ini sejalan dengan rekomendasi World Bank dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak," tutup Luhut.

kompas.com