verified-round
8 Januari 2025 20:33 WIB

Forum Cik Di Tiro saat menyampaikan "Catatan Akhir Tahun 2024" dan Pernyataan Awal Tahun 2025 Forum Cik Ditiro: Menolak Lupa Dosa Jokowi dan Mewaspadai Prabowo" di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparanzoom-in-white
Perbesar

Forum Cik Di Tiro wadah konsolidasi masyarakat sipil lintas sektor di Yogyakarta menuntut pengadilan publik atas mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pengadilan publik merupakan salah satu rekomendasi Forum Cik Di Tiro dalam "Catatan Akhir Tahun 2024 dan Pernyataan Awal Tahun 2025 Forum Cik Ditiro: Menolak Lupa Dosa Jokowi dan Mewaspadai Prabowo" di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025).
"Yang dibutuhkan sekarang adalah pengadilan publik. Pengadilan publik itu artinya pertama, publik itu harus mendapatkan satu, asupan. Baik dari masyarakat sipil, maupun dari kekuatan partai yang masih waras bahwa Jokowi itu orang jahat, gitu. Jokowi itu adalah perusak demokrasi," kata Prof Masduki inisiator Forum Cik Di Tiro.

Masduki yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengatakan bentuk pengadilan publik ini adalah peradilan moral.
"Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan mendegradasi yang bersangkutan secara moral," katanya.

Forum Cik Di Tiro saat menyampaikan "Catatan Akhir Tahun 2024" dan Pernyataan Awal Tahun 2025 Forum Cik Ditiro: Menolak Lupa Dosa Jokowi dan Mewaspadai Prabowo" di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Saat ini, menurut Masduki tengah tampak upaya "forgotten" yakni publik dibangun konstruksi untuk melupakan dosa-dosa politik Jokowi yang menghancurleburkan gagasan pendiri bangsa tentang demokrasi.

"Yang wujudnya berupa korupsi politik. Sebetulnya kan korupsi itu maknanya tidak hanya kerugian negara ekonomi, tapi kerugian negara dalam arti secara politik, sosial selama pemerintahan Jokowi. Itu paling dahsyat, lebih dahsyat dari Orde Baru," katanya.
Masduki mencontohkan misalnya saja pelemahan lembaga-lembaga negara untuk tujuan pribadi. Lalu, menggunakan kekuasaan untuk melumpuhkan institusi negara.
"Untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini, politik dinasti," katanya.


Guru Besar UII, Prof Masduki, inisiator Forum Cik Di Tiro, di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Upaya untuk mempersoalkan Jokowi secara kinerja politik, legasi politik, dijelaskan Masduki juga bisa dilakukan oleh masyarakat sipil atas nama publik melalui gugatan ke KPK.
Gugatan juga bisa dilakukan ke parlemen maupun pengadilan. Meski masih ada peluang, tetapi menurut Masduki sangat kecil.
Maka dari itu pengadilan publik bisa jadi alternatif. Publik melakukan pengadilan secara moral di luar sistem yang formal.

"Bisa berupa tadi pernyataan, kolektif, dan sebagainya. Jadi, seluruh upaya harus dilakukan oleh publik. Publik, baik secara komunitas seperti ini, maupun institusi publik, misalnya ormas, atau kelompok-kelompok atas nama misalnya pusat studi di perguruan tinggi, itu kan semua bisa ya," jelasnya.
Informasi penting disajikan secara kronologis
"Bayangin, kita membangun demokrasi, katakanlah sejak 98-an. Itu runtuh, satu tahun 2024, apa enggak itu menafikan seluruh sumber daya yang keluar selama 20 tahun untuk membangun gagasan itu," ujarnya.
Aktivis Yogya, Tri Wahyu, yang juga bagian dari Forum Cik Di Tiro mengatakan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari kasus peretasan website YLBHI, kasus penembakan siswa SMK di Semarang, hingga penembakan bos rental.
"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita pengin polisi mestinya menjadi anak kandung reformasi ternyata makin partisan hari-hari ini," kata Tri Wahyu.

Contoh terbaru adalah sempat terpasangnya poster Jokowi di gedung Polresta Surakarta. "Ini jadi catatan keras independensi Polri dipertaruhkan," katanya.

Guru Besar UII, Prof Masduki, inisiator Forum Cik Di Tiro, di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Rekomendasi Forum Cik Di Tiro:

1. Kami menuntut pengadilan publik atas mantan Presiden Joko Widodo atas sikap abai dan membiarkan tirani mayoritas dalam politik nasional selama berkuasa (2014-2024). Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak melawan penguasa tirani demi keberlangsungan praktik demokrasi yang sehat di Indonesia.

2. Kami menolak penjarahan bumi pertiwi melalui bisnis tambang oleh elit-elit ekonomi politik secara ugal-ugalan, tidak berkelanjutan, koruptif, dan penuh pelanggaran hak asasi manusia; menolak pemberian izin pertambangan kepada Ormas; menuntut Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mencabut Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN

3. Kami mendorong gerakan penguatan oposisi sipil di luar parlemen. Berharap pada oposisi di DPR dalam iklim politik yang transaksional terlalu berlebihan. Dalam jangka pendek, Presiden Prabowo perlu segera melakukan perampingan postur kabinet agar lincah bekerja dan pemborosan anggaran negara bisa dihentikan.

4. Masyarakat sipil perlu terus memfasilitasi ruang pertemuan gagasan yang sudah dimunculkan oleh beberapa CSO atau individu untuk dikonsolidasikan menjadi gerakan bersama, memperbanyak sekutu/kawan yang selaras dengan nilai/prinsip dan ide gerakan masyarakat sipil tentang demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia, memfasilitasi pengetahuan dan kesadaran kritis warga dengan menyelenggarakan kegiatan seperti rapat umum, diskusi, sekolah demokrasi, membuat selebaran luring atau konten secara daring, dll., mendiskusikan ide-ide progresif tentang sistem politik dan ketatanegaraan, menggelorakan aksi publik (demonstrasi massa), dan kajian akademik kemunduran demokrasi di Indonesia.

5. Secara khusus, dalam upaya memperkuat Gerakan Politik Perempuan Akar Rumput, maka gerakan politik feminis menjadi strategi yang tepat untuk melawan sistem politik patriarkis di Indonesia. Tuntutan gerakan perempuan akar rumput dan gerakan politik feminis perlu jadi lensa melihat patriarki di segala bidang. Gerakan politik feminis terbangun dari kesadaran kritis perempuan atas ketidakadilan dan penindasan yang berujung pada pemiskinan. Kami juga mendorong perubahan Sistem Kebijakan melindungi Kedaulatan Perempuan. Gerakan Politik Feminis dibangun dan diarahkan memastikan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan maupun warga negara secara keseluruhan. Lebih jauh, perlu perluasan Dukungan Publik untuk Memperkuat Posisi Politik Perempuan

Forum Cik Di Tiro bersifat independen dan non partisan. Forum ini berisi organisasi masyarakat sipil di DIY, yaitu Pusham UII, AJI Yogyakarta, ICM, Gerakan Save KPK – Jogja, Jala PRT, SP Kinasih, PUKAT FH UGM, Caksana Institute, LKiS, Forum LSM DIY, JCW, Lingkar Keadilan Ruang, Combine/CRI, Suarkala, Warga Berdaya, IDEA, FNKSDA, KHM DIY, LBH Pers Yogya, Rifka Annisa, Corong Api, RUAS, SIGAB Indonesia, LBH Yogyakarta, dan para individu yang gelisah atas matinya demokrasi.
https://kumparan.com/kumparannews/fo...GQfu4Wol1/full


seruan banyak organisasi...


Jokowis Files, Dokumen Rahasia Hasto untuk Lindungi Megawati

Reza Gunadha | Muhammad Yasir
Rabu, 08 Januari 2025 | 18:40 WIB
facebook
twitter
instagram
Suara.com - Salju masih turun pada jam dua belas siang di Saint Petersburg Rusia, Rabu (8/1/2025), saat Connie Rahakundini Bakrie bersemangat meyakinkan Suara.com melalui welingan tentang keberadaan ‘Jokowi’s files’: “Percayalah, semua yang ditutupi di Indonesia karena intervensi Jokowi, akan kami buka.”

‘Jokowi’s Files’ merujuk pada dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto setahun terakhir. Isinya diklaim menghimpun beragam dugaan korupsi yang melibatkan mantan kadernya sekaligus eks Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi beserta kroninya.

Dokumen Hasto tersebut adalah lanjutan persabungan PDIP dengan Jokowi yang semakin meruncing, setelah yang terakhir disebut dipecat dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

Hasto lalu mengopi sahifah tersebut menjadi tiga dan dibagikan kepada Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto, dan guru besar Hubungan Internasional St Petersburg State University Connie. Sebab, kedua orang itu membantunya dalam mengumpulkan dokumen.

Belakangan, kopian dokumen yang dipegang Hasto turut diserahkan ke Connie untuk ‘diselamatkan’ ke Rusia. Di sana, Connie meregistrasi arsip itu ke notaris.

Klaim kepemilikan dokumen penting tersebut muncul setelah Hasto ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Selasa, 24 Desember 2024.

Dua hari setelah Hasto menjadi  tersangka, Connie lewat akun Instagram pribadinya mengungkap soal dokumen penting milik Hasto tersebut.

“Dokumen kami itu, percayalah, akan kami proses dengan cara-cara kami,” kata Connie kepada Suara.com.

Dia menuturkan, petunjuk ke arah skandal yang diklaimnya melibatkan Jokowi beserta keluarga, satu per satu akan dimunculkan ke publik.

“Hal-hal besar kami buka, dimulai dari feed up OCCRP dan lembaga-lembaga internasional lain,” kata dia.

Untuk diketahui, Organized Crime and Corruption Reporting Project adalah orgnisasi independen yang menobatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup sedunia tahun 2024.


Sementara berdasarkan informasi yang terhimpun, petunjuk dugaan korupsi Jokowi tersebut terbagi dalam 23 dokumen.

Sumber Suara.com yang mengetahui adanya dokumen itu mengatakan, sahifah tersebut belum akan dibuka oleh Hasto atau siapa pun dalam situasi saat ini.

“Semua dokumen soal Jokowi itu baru dibuka, kalau ada yang coba ‘menggangu’ Ibu Megawati.”

Sebelumnya, ketika menghadiri peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memberikan sinyalemen ada pihak yang ingin mengacak-acak partainya.

"Aku juga sudah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, coba kamu awut-awut partai saya," kata Megawati.

Selain itu, tak sedikit yang menilai penetapan Hasto sebagai tersangka, ada campur tangan politik Jokowi. Penilaian itu salah satunya datang dari pengamat politik Rocky Gerung. Bahkan dia menduga target utama Jokowi sesungguhnya adalah Megawati.

Penetapan Hasto sebagai tersangka, kata Rocky, adalah bagian dari 'dendam politik' Jokowi kepada Megawati.

Musababnya, Megawati tidak merestui hasrat kekuasaan Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, hingga dipecatnya sebagai kader PDIP.


Rocky menyebut kasus Hasto semata-mata sebagai pintu masuk untuk melemahkan Megawati secara politik. Namun dengan sedemikian rupa hal itu dipoles agar seolah-olah dianggap sebagai peristiwa hukum.

"Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan," ucap Rocky dalam akun YouTube Rocky Gerung Official.

Jokowi telah membantah cawe-cawe atau terlibat di balik penetapan tersangka Hasto. Ia juga tak mempersoalkan adanya tudingan terhadapnya dan keluarga, yang disebut terlibat dalam kasus korupsi dan gratifikasi.

“Ya biasa kan, kita sejak menjabat yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek aseng, dibilang ijazahnya palsu. Komplit sudah, enggak tahu yang kurang apa," kata Jokowi.

Perlawanan PDIP

Seorang Sumber yang didapatkan Suara.com menyebut sebagian dokumen yang dikumpulkan Hasto adalah petunjuk korupsi dan gratifikasi yang diduga melibatkan Jokowi. Selain itu, ada pula petunjuk rasuah yang melibatkan nama artis dan influencer.

Tak hanya itu, salah satu dokumen berisi upaya Jokowi mengkriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus Formula E.

Lalu, ada juga dokumen berisi petunjuk penyusunan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di era Jokowi yang dinilai tak melewati prosedur hukum yang benar. Terakhir, terdapat dokumen jejak gurita bisnis keluarga besar Jokowi.

Hasto menyiapkan seluruh dokumen itu bukan tanpa sebab. Semua disiapkan setelah dirinya mengaku mendapat ancaman hukum setelah menyatakan Jokowi berserta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Afif Nasution bukan lagi bagian dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada 4 Desember 2024.

Dua belas hari setelah itu, pada 16 Desember 2024, PDIP mengumumkan memecat Jokowi, Gibran dan Bobby.

Surat keputusan pemecatan itu dibacakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan didampingi sejumlah elite PDIP antara lain Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Sementara Hasto tak tampak.

Dalam Surat Keputusan Nomor: 1649/KPTS/DPP/XII/2024 dijelaskan beberapa pertimbangan yang mendasari PDIP memecat Jokowi. Salah satunya, sebagai kader, Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART serta Kode Etik dan Disiplin.

Pada Pilpres 2024 lalu ketika masih menjabat sebagai presiden, Jokowi diketahui mendukung Prabowo-Gibran. Dukungan itu dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Serta telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara,” demikian dalam surat tersebut.


Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, kapan akan diungkapnya dokumen tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Hasto.

“Soal itu, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Hasto, karena kan yang punya dokumen dan video Mas Hasto, dan itu bagian juga dari perlawanan,” ungkapnya.

Segendang sepenarian, Connie juga mengatakan hal sama, “Dokumen itu ada, tunggu saja.”

Terkait

https://liks.suara.com/read/2025/01/...dungi-megawati


perlawanan dari PDIP