Kerja untuk Negara atau Penguasa?



Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai pasif merespons rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan nama mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai juara 3 pemimpin dunia terkorup 2024.

Menurut para aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 sikap KPK ini bertolak belakang dengan tindakan tegas mereka terhadap kasus yang melibatkan tokoh politik dari partai yang bukan pejabat negara.

Padahal, KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau yang pernah berada di lingkaran kekuasaan, sebagaimana dilaporkan oleh masyarakat, karena ada kerugian negara yang diakibatkan.

"Sangat disayangkan, KPK hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal itu," kata Aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta 1998 (FKSMJ), Antonius Danar Priyantoro, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Selengkapnya di


https://monitorindonesia.com/hukum/r...-atau-penguasa






























Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai sikap pasif KPK terhadap dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi semakin menguatkan asumsi bahwa lembaga tersebut tidak sepenuhnya bekerja untuk menyelamatkan uang negara.

"KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Jokowi telah menguatkan asumsi bahwa KPK bekerja bukan demi kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan," ujar Ray.

Di lain itu, Ray laporan dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.

Maka, dia dan kawan-kawan mendatangi KPK pada hari ini dengan harapan kasus itu ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. "Kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai asas-asas yang ditetapkan undang-undang, termasuk menindaklanjuti laporan kami," jelasnya.

"Mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Siapa pun harus sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo," tambah Ray.

Selain Ray, hadir pula Akademisi UNJ Ubedillah Badrun, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, serta Antonius Danar Priyantoro, bersama sejumlah rekan aktivis lainnya.

Adapun Nurani '98 mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/1/2025) siang. Mereka mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya.

Sebelumnya, Jokowi menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi OCCRP. Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

Menurut organisasi tersebut, 'pemenang' dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun. "Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri."

"Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya," jelasnya.

Di sisi lain, OOCRP turut memberikan 'penghargaan khusus' kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa 'Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup'.

Adapun 'penghargaan' ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

"Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum," kata Anas.

"Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia," kata Anas.

OOCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

Berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OOCRP:

1. Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad

2. Presiden Kenya, William Ruto

3. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

4. Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu

5. Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina

Pengusaha India, Gautam Adani

Sebagai informasi, OOCRP telah menggelar 'penghargaan' ini sejak tahun 2012 silam.

Tak hanya pemimpin, OOCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima 'penghargaan'.

Adapun berikut daftar 'pemenang' terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev

2013: Parlemen Rumania

2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev

2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic

2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

2018: Bank Danske di Denmark

2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat

2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro

2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko

2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin

2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras

2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.