Presiden Biden telah memutuskan untuk memblokir pengambilalihan US Steel senilai $14 miliar oleh Nippon Steel dari Jepang dalam pengumuman yang diharapkan paling cepat pada hari Jumat berdasarkan alasan bahwa penjualan tersebut menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Keputusan tersebut akan menjadi penggunaan kekuasaan eksekutif yang luar biasa, terutama bagi seorang presiden yang akan segera lengser dari jabatannya dalam beberapa minggu mendatang.



Langkah Biden untuk menghentikan transaksi tersebut dapat menyebabkan investor asing mempertimbangkan kembali kebijaksanaan mengakuisisi perusahaan Amerika di industri sensitif yang berbasis di negara bagian yang penting secara politik. Hal ini juga dapat mengacaukan hubungan dengan Jepang.

Kedua perusahaan pembuat baja itu mengatakan minggu lalu bahwa mereka diberi tahu oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat bahwa mereka tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai kesepakatan itu, sehingga keputusan diserahkan kepada Biden.

Nippon Steel sebelumnya dilaporkan telah mengindikasikan bahwa mereka siap mengambil tindakan hukum jika kesepakatan itu diblokir. Jika kesepakatan itu dihentikan, perusahaan Jepang itu dapat menghadapi denda sebesar $565 juta karena melanggar kontrak dengan perusahaan AS tersebut.

Untuk mengamankan dukungan AS terhadap kesepakatan tersebut, Nippon Steel telah membuat beberapa komitmen, termasuk menjaga agar US Steel tetap terorganisasi sebagai perusahaan domestik dengan mayoritas warga Amerika di jajaran direksinya. Perusahaan tersebut juga dilaporkan berjanji tidak akan mengurangi kapasitas produksi selama 10 tahun setelah akuisisi.

Nippon mengirim surat kepada CFIUS bulan lalu yang menuduh Gedung Putih melakukan "pengaruh yang tidak diizinkan" dalam proses tersebut. Nippon mengatakan kekhawatiran yang disampaikan oleh CFIUS "dipenuhi dengan ketidakakuratan dan kelalaian fakta, pernyataan yang menyesatkan dan tidak lengkap, dugaan dan hipotesis yang tidak memiliki dasar fakta dan jelas tidak logis."