Fajar Nugraha • 3 January 2025 16:58
Amsterdam: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini mengumumkan Bashar al-Assad sebagai ‘Tokoh Tahun Ini’ tahun 2024, untuk kejahatan dan korupsi global. Namun yang menggelitik adalah nama Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam nominasi.

OCCRP menyebutkan ini adalah sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah melakukan yang terbaik untuk memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Mengenai nama Jokowi, OCCRP pun ingin mengklarifikasi proses seleksi dan mengatasi beberapa kesalahpahaman.

“Seperti yang telah dilakukan selama 13 tahun, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme, semuanya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan,” ujar pernyataan OCCRP, yang dikutip dari situs resminya, Jumat 3 Januari 2025.

“Kami membuat panggilan umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal bersama dengan individu yang kurang dikenal,” imbuhnya.

“OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi,” tegas pernyataan itu.

Lebih lanjut OCCRP memasukkan dalam ‘finalis’ nominasi yang mengumpulkan dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk dimasukkan.

Mereka bahkan mengaku tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi apapun.

“OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” kata pernyataan LSM itu.

“Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Penerbit OCCRP Drew Sullivan.

“Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli. Kami juga akan terus mengawasi,” ujar Sullivan.

Keputusan akhir untuk penghargaan “Tokoh Tahun Ini” dibuat oleh para juri. Tahun ini, penghargaan tersebut diberikan kepada Bashar al-Assad, yang tidak termasuk di antara orang yang paling banyak dinominasikan. Peran Assad dalam mengacaukan Suriah dan kawasan melalui jaringan kriminal yang terbuka, pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan termasuk pembunuhan massal, dan korupsi menjadikannya pilihan utama.

Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan yang mereka miliki. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan yang berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan.

Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun, tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi.

OCCRP akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, memastikan transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan LSM itu akan tetap difokuskan pada dampak dari para nominasi dan orang lain yang mengabadikan kejahatan dan korupsi, menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia.

Sambil menyelam minum air, OCCRP menyebutkan penghargaan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya minat publik terhadap korupsi dan konsekuensinya yang luas. Hal ini menyoroti pentingnya misi OCCRP untuk mengungkap dan membongkar kejahatan dan korupsi.

Seiring meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan cerita yang menarik bagi khalayak dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk negara mereka.

https://www.metrotvnews.com/read/kew...-bukti-korupsi
efek banyak ngisi google form dari Indonesia jadi nama mantan Presiden ikutmasuk


Peneliti ICW Kena Doxing Usai Kritik Jokowi yang Masuk Tokoh Terkorup Versi OCCRP


Suara.com - Salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) diduga mengalami doxing sebagai buntut dari munculnya nama Presiden Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dalam nominasi “Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Koordinator ICW Agus Sunaryanto menjelaskan doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi seperti nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.

Menurut dia, tindakan doxing itu dilakukan oleh akun @volt_anonym di media sosial Instagram. Dalam unggahannya pada Instagram, Agus menyebut @volt_anonym menuliskan caption bernada ancaman dengan insinuasi kuat yang membahayakan keamanan peneliti tersebut.

“Doxing tersebut disebar pada 3 Januari 2025 pasca peneliti ICW menyampaikan pandangannya terkait penominasian Joko Widodo oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Lebih lanjut, Agus menegaskan praktik doxing ini melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UU No. 27 tahun 2022.

Selain itu, dia juga menegaskan doxing tersebut juga membahayakan keselamatan peneliti ICW yang menjadi korban doxing.

Pada kesempatan yang sama, Agus menuding terjadinya doxing ini merupakan bentuk upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik.

“Terlebih, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara. Kasus serupa juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis,” ujar Agus.

“Bahkan, doxing dengan pola ini patut dicurigai melibatkan pihak yang memiliki akses atau bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi warga,” lanjut dia.

Seharusnya, kata Agus, masuknya nama Jokowi dalam top list pemimpin terkorup dijadikan sebagai alarm bahwa pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia makin mendesak.


Presiden ke-7 Jokowi saat ditemui, Selasa (17/12/2024). [Suara.com/Ari Welianto]

“Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi,” tutur Agus.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi,” tutur Agus.

“Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke score 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti,” tambah dia.

Adanya doxing terhadap pihak yang mengkritik ini dinilai justru menunjukkan bahwa Jokowi layak masuk nominasi yang diinisiasi OCCRP tersebut.

“ICW mengkhawatirkan bahwa doxing atau serangan digital akibat penominasian Jokowi di OCCRP tidak hanya dialami ICW. Namun juga kelompok yang bersuara kritis,” kata Agus.

“Oleh sebab itu, kami mendesak agar penegak hukum dapat proaktif untuk menyelidiki pemilik akun yang nyata telah melakukan tindakan intimidasi yang dilayangkan pada akun tersebut terhadap peneliti ICW,” tandas dia.

https://www.suara.com/news/2025/01/0...p-versi-occrp.
       
ancaman ke pihak ICW