Kompas.com - 02/01/2025, 10:59 WIB Haryanti Puspa Sari, Bagus Santosa Tim Redaksi 2 53 Lihat Foto Gedung KPK((KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN))


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan ini disampaikan KPK menyusul nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Semua warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis pada Kamis (2/1/2025).

KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum.

"Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi," tambahnya.

Sebelumnya, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka.

OCCRP, yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat (22/11/2024).

t Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi pada Selasa (31/12/2024). Link Google Form untuk nominasi sudah tidak bisa diakses.

"Who is the Most Corrupt Person of 2024? Formulir sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru," tertulis dalam keterangan pada Google Form.

Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta dibuktikan.

"Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa," kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).

Dia menyebut bahwa banyak fitnah dan framing jahat yang ditujukan kepadanya.  "Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan," papar Jokowi.

Namun, saat disinggung soal kemungkinan adanya muatan politis dalam hasil polling itu, Jokowi meminta dugaan tersebut ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung di OCCRP. Menurut Jokowi, saat ini, setiap orang bisa memakai kendaraan apa pun untuk membuat framing jahat terhadap dirinya.

"Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa punlah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/202...ccrp?page=all.

Rekam Jejak Jokowi Selama Menjabat Jadi Alasan Masuk Nominasi Tokoh Terkorup di Dunia

Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyebut masuknya nama Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia tidak mengagetkan.
2 Januari 2025 | 18.49 WIB



Bagikan

Image of Tempo
Perbesar
Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, 2019. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan Jokowi masuk ke dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Keempat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu ialah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyebut masuknya nama Joko Widodo sebagai tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tidak mengagetkan. Dia menyebut, hal tersebut telah terlihat dari rekam jejak presiden ke-7 RI itu selama menjabat.

"Itu tidak mengagetkan. Secara rekam jejak selama ini, kita sama-sama paham bagaimana semua problem yang berkaitan dengan lemahnya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Jokowi, kan. Itu yang membuat nominasi itu betul-betul terkonfirmasi dari keputusan-keputusan politik Jokowi," katanya kepada Tempo, pada Kamis, 2 Januari 2025.

Herdiansyah menuturkan, OCCRP merupakan lembaga yang memang melakukan proses survei dengan mengandalkan pendapat dari para jurnalis dan jaringan globalnya. Oleh karena itu, kata dia, proses menentukan Jokowi masuk nominasi itu berdasarkan analisis yang tidak hanya bicara soal kasus pidana saja.

"Tapi sebenarnya lebih kepada semacam kegagalan pemerintahan Jokowi bagaimana menjaga ritme semangat pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.

Dia menyinggung perihal pelemahan KPK hingga terpuruk oleh rezim Jokowi. Kemudian, pimpinan KPK juga bermasalah, hingga banyaknya kasus yang tak mampu atau gagal diselesaikan oleh KPK di bawah rezim Jokowi. "Kita sama-sama paham yang seperti itu."
Herdiansyah menambahkan, basis penilaian lainnya adalah terkait bagaimana keterpurukan demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. Hal itu, kata dia, akibat adanya upaya rezim kekuasaan untuk membangun dinasti politiknya. Bahkan, menggunakan atau mengkooptasi lembaga-lembaga yang yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memuluskan jalan politik dinasti.

"Itu kan yang menjadi problem. Belum lagi misalnya ketika Jokowi bicara soal tiga periode, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan," ujar Herdiansyah.

Hal-hal semacam itulah yang menurut dia membawa nama Jokowi masuk sebagai nominasi salah satu rezim terkorup di dunia. "Kalau KPK sih gak ada relevansinya ya, apalagi satu kita gak percaya dengan KPK sekarang, baik secara sistemik, orang-orangnya juga bermasalah dan lain sebagainya," tuturnya.

Sebelumnya, OCCRP mengumumkan Jokowi masuk ke dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Jokowi menjadi satu dari lima finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini.

Empat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu antara lain Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani. "Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP," demikian keterangan OCCRP di situs web resminya pada Selasa, 31 Desember 2024.
https://www.tempo.co/hukum/rekam-jej...dunia--1189040

respon KPK dan anallisa OCCRP memasukan mantan Presiden Jokowi