CNN Indonesia
Kamis, 02 Jan 2025 05:55 WIB
Bagikan:


url telah tercopy

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (CNN Indonesia/ Khaira Ummah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air.
Dia engungkap rencana pemerintah jadikan 20 juta hektare hutan untuk jadi lahan untuk pangan, energi, dan air.

Politikus PKS itu menyatakan konsep tersebut akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata Raja Juli usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12).

Dalam pembicaraan informal bersama Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ia menyebut salah satu fokus utama adalah budidaya padi gogo yaitu padi yang dapat tumbuh di lahan kering.

Menhut memperkirakan ada potensi sekitar 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah tersebut, katanya, setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023.

Selain itu, pemerintah juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol.

"Satu hektare aren mampu menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter," katanya.


Raja Juli mengatakan konsep ini akan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperluas food estate hingga ke tingkat desa.

"Ini bukan hanya food estate besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa," katanya.

Meskipun tugas utama swasembada pangan dan energi tetap berada di Kementerian Pertanian dan ESDM, Kementerian Kehutanan akan berperan sebagai penyedia lahan untuk program ini.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...an-dan-energi.


'Satya Bumi Menilai Pernyataan Prabowo Soal Sawit Bisa Mengancam Lingkungan
[img]https://statik.tempo.co/data/2024/11/20/id_1355229/1355229_720.jpg/img]
Satya Bumi mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan penambahan lahan sawit tidak bakal berdampak ke deforestasi.
31 Desember 2024 | 19.03 WIB



Bagikan

Image of Tempo
Perbesar
Foto udara kendaraan melintas di Jalan Lintas Sungai Bahar yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit Desa Berkah, Muaro Jambi, Jambi, 20 November 2024. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Satya Bumi mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan penambahan lahan sawit tidak bakal berdampak kepada deforestasi. Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien menyampaikan, sebagai kepala negara, maka pernyataan Prabowo itu bakal ditafsirkan sebagai arahan untuk terus melakukan ekspansi lahan dan membuka hutan alam, yang itu bakal merusak lingkungan.

"Penelitian kami menemukan bahwa daya tampung lingkungan batas atas atau ‘cap’ sawit di Indonesia hanya sampai pada angka 18,15 juta hektare. Temuan ini penting, mengingat industri sawit di Indonesia terlampau ekspansif dalam dua dekade terakhir," kata Muttaqien melalui pesan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.

Menurut Muttaqien, jika pertumbuhan industri sawit dibiarkan tanpa pengendalian, maka hasil perhitungan ekonomi dan ekologi menunjukkan potensi kerugian jangka panjang yang besar. Apalagi,  berdasarkan data Mapbiomas sejak 2018 hingga 2021 sebenarnya terjadi penurunan deforestasi yang berhubungan dengan kebun sawit, meski meningkat pada 2022. "Tapi yang harus dilakukan pemerintah adalah intensifikasi, bukan lagi penambahan lahan apalagi membabat hutan alam," ucapnya.

Muttaqien menyebut pernyataan Prabowo bertolak belakang dengan berbagai komitmen iklim, maupun langkah-langkah pengendalian deforestasi yang sudah dilakukan Indonesia. "Sebagai seorang kepala negara, nyatanya ia tak punya pemahaman yang memadai mengenai deforestasi."

Definisi deforestasi, kata Muttaqien, tak hanya menyoal hutan gundul, tapi juga mengubah lanskap hutan lindung yang sangat  beragam dengan keanekaragaman hayati, sehingga dapat menangkap karbon dengan jumlah yang sangat besar. Hutan hujan tropis dapat menangkap 7,6 juta karbon per tahun atau setara dengan 15 persen emisi tahunan dari manusia.

Deforestasi, kata Muttaqien, merupakan pembabatan hutan alam menjadi lahan untuk perkebunan monokultur seperti kebun kelapa sawit. "Perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, tak hanya bisa menurunkan kemampuan menangkap karbon melainkan juga menyedot unsur hara yang akan sulit direboisasi menjadi hutan alam," ujarnya.

Meski sawit, ada daunnya dan ada batangnya, kata Muttaqien, tetap saja tidak bisa disamakan dengan tutupan hutan alam. "Sawit yang ditanam di atas tanah yang dihasilkan dari pembabatan hutan alam sama sekali berbeda dengan pohon-pohon atau tegakan pohon di hutan tersebut. Hutan alam tidak bisa digantikan dengan sawit yang notabene monokultur," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto  mengatakan pemerintah harus menambah dan memperluas penanaman kelapa sawit. "Enggak usah takut membahayakan deforestasi," kata Prabowo saat berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Senin, 30 Desember 2024.
https://www.tempo.co/lingkungan/saty...kungan-1188289

banyak organisasi dan masyarakat mengecak kebijakan membuka 20 juta hektar hutan !!