Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menyoroti persoalan fiskal nasional, terutama pembengkakan nominal utang negara dari tahun ke tahun, yang berpotensi menyebabkan kebijakan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) menjadi tak produktif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data analisis Institute for Development of Economics and Finance (Indef), sejak 2010-2024, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat, dari 26% menjadi 38,55%. Total utang pemerintah per September 2024 tercatat mencapai Rp8.473,9 triliun.

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini menilai ini merupakan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik di mana rezim memaksimumkan budget tanpa kendali, tanpa kontrol dan tanpa check and balances yang sehat.

"Politik anggaran hanya refleksi dari politik yang sakit, demokrasi yang dikebiri dan dilumpuhkan selama 10 tahun ini," tulis Didik dalam catatan akhir tahun yang diterima Bloomberg Technoz, Rabu (1/1/2025).

Kebijakan utang jumbo Indonesia, menurut dia, menyebabkan tingkat bunga utang bergerak naik tak masuk akal. Alhasil, suku bunga obligasi utang Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara.

"Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal sampai 7,2% dengan konsekuensi harus dibayar oleh dan menguras pajak rakyat dalam jumlah yang besar," kata Didik.

Tingkat suku bunga tinggi ini karena penarikan utang baru dari tahun ke tahun sudah di atas Rp1.000 triliun setiap tahun. Padahal, lanjut dia, tingkat bunga obligasi di Thailand hanya 2,7%, Vietnam 2,8%, Singapura 3,2%, dan Malaysia 3,9%.

Akibatnya, kualitas belanja memburuk. Porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dibanding belanja untuk seluruh kementerian negara. Belanja pemerintah pusat semakin digerogoti pembayaran bunga utang, yang naik pesat dari 11,09% pada 2014 menjadi 20,10% pada 2024.

Hal ini akan terjadi secara terus-menerus dan berdampak pada politik penganggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, belanja nonproduktif juga semakin mendominasi, sedangkan belanja produktif mengecil. Belanja non produktif diamati dari belanja pegawai dan belanja barang. Tahun 2014, porsi dua belanja terebut sekitar 34%, kemudian naik menjadi 36% pada 2024.

"Setiap tahun untuk bunganya saja (tidak termasuk pokok) harus menguras pajak rakyat sebesar Rp441 triliun untuk membayar utang," tandasnya.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...pbn-tak-sehat/

Sudah bunga tinggi, investor masih kabur ke Vietnam juga..
Memang negara salah kelola sepertinya