Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), memasukkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke barisan tokoh korup. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melihat hal itu sebagai tudingan yang sangat tendensius.
"Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

Menurut dia, ada jejak digital terkait OCCRP yang membuat nominasi terkait tokoh dunia. Nominasi itu dipublikasi untuk pollong, hingga 5 Desember 2024.

"Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," kata Andy.
 
[table][tr][td]Baca: Kritik OCCRP, Bentuk Kejahatan Tak Bisa Berdasarkan Polling[/td]
[/tr]
[/table]

Atas dasar itu, dia melihat publikasi OCCRP tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena, metodologi yang digunakan hanya berdasarkan polling, yang bisa diisi siapa saja.

"Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias," lanjut dia.

Menurut Andy, Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Karena itu, publikasi OCCRP tidak berdasar sama sekali.

Terakhir, PSI meminta OCCRP mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi ke Jokowi. Bahkan, sampai akhir masa jabatan.

"Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi," pungkas Andy.




Sumber