Tahun 2025 akan menjadi tahun penuh tantangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah. Pasalnya, berbagai aturan baru terkait pungutan dan pajak akan diberlakukan secara bersamaan. Hal ini didasari oleh regulasi yang disusun pascapandemi Covid-19, dengan harapan pemulihan ekonomi signifikan. Namun, kenyataannya, kondisi perekonomian justru semakin berat.
Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, beberapa regulasi yang kini siap diterapkan berangkat dari ekspektasi optimis pemerintah pada masa pemulihan pandemi. Sayangnya, defisit anggaran yang terus melebar memaksa pemerintah mengambil langkah ekstrem. Pada tahun 2020, defisit mencapai Rp947,7 triliun akibat pendapatan negara yang menurun drastis, sementara belanja negara meningkat tajam.
Utang pemerintah juga menjadi sorotan. Dalam 10 tahun terakhir, utang meningkat hingga 224%, dengan pembayaran bunga dan pokok utang menghabiskan sekitar 38% pendapatan negara pada 2023. Diprediksi, angka tersebut akan melonjak menjadi 45% pada 2025.
Pilihan Sulit Pemerintah
Dalam kondisi ini, pemerintah memiliki tiga opsi utama:
Penghematan belanja negara secara ekstrem.
Peningkatan pajak signifikan.
Pemberlakuan pungutan baru bagi masyarakat.

Opsi-opsi tersebut tak terhindarkan, terutama untuk mendukung janji politik pemerintahan baru yang membutuhkan biaya besar, seperti program makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah.
Mengapa Pajak Orang Kaya Tidak Diutamakan?
Sayangnya, pemerintah masih enggan memberlakukan pajak kekayaan untuk orang kaya. Padahal, dengan memungut 1%-2% pajak dari 50 orang terkaya di Indonesia, negara bisa memperoleh Rp80 triliun, lebih besar dari target kenaikan PPN sebesar 12% yang diperkirakan hanya mencapai Rp75 triliun.
sumber

Deretan Pungutan Baru di 2025
Terdapat sembilan aturan baru yang akan membebani masyarakat. Pungutan ini mencakup kenaikan pajak, iuran asuransi, dan pungutan lainnya. Rincian lengkap:

Deret Pungutan Baru yang Dikenakan pada 2025

Kunjungi sumber untuk mengetahui lebih detail terkait aturan-aturan baru ini dan dampaknya bagi masyarakat.