Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk tahun 2021 dan 2022. Kasus ini mencakup berbagai proyek, seperti pengadaan alat deteksi tsunami, proyek drone Elang Hitam, dan program inovasi lainnya.
Sejak penyelidikan dimulai pada 25 April 2024, Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah meminta sejumlah dokumen penting dari BRIN, namun perkembangan kasus ini belum diumumkan secara terbuka.

Deret Pungutan Baru yang Dikenakan pada 2025

Sikap pejabat BRIN, termasuk Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, menuai kritik karena dianggap enggan memberikan klarifikasi kepada media. Bahkan, jurnalis yang berusaha mengonfirmasi kabar ini dilaporkan diblokir oleh Laksana dan beberapa pejabat BRIN lainnya.

Eks Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mendesak Kejagung untuk mengusut tuntas kasus ini dan memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk Laksana Tri Handoko.
Selain itu, indikasi mark-up dalam pelaksanaan proyek konstruksi melalui e-katalog BRIN pada 2023 juga menjadi sorotan. Salah satu perusahaan, PT Kharisma Menara Abadi, diduga menerima proyek senilai Rp70 miliar dengan praktik yang tidak transparan.

Pungutan Baru Diberlakukan secara Bersamaan pada 2025: Rakyat Makin 'Terjepit'

Ketua Umum LSM FORBI PPKM, Mikler Gultom, meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini, termasuk kemungkinan adanya hubungan istimewa antara pejabat BRIN dan perusahaan kontraktor.
Baca selengkapnya untuk detail kasus ini di sumber: Monitor Indonesia.