Pemerintah Indonesia resmi menolak permintaan PT Freeport untuk tambahan kuota ekspor konsentrat tembaga pada tahun 2025. Penolakan ini selaras dengan kebijakan hilirisasi dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.



Penegasan DPR RI:
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menyebut masalah yang diajukan Freeport bukanlah hal baru.
“Ini lagu lama. Masalah serupa terus terjadi sejak UU Minerba disahkan hingga saat ini. Pemerintah tetap berkomitmen pada hilirisasi dan kedaulatan energi nasional,” tegas Gunhar, Kamis (26/12/2024).
Ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam untuk kepentingan nasional, serta mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industri dalam negeri.
Pernyataan Menteri ESDM:
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menegaskan bahwa alasan terbakarnya smelter tembaga milik Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mendapatkan tambahan kuota ekspor.
“Freeport harus menunjukkan komitmennya dalam mendukung hilirisasi. Jangan hanya mencari alasan untuk terus mengekspor bahan mentah,” ujar Bahlil.
Komitmen pada Hilirisasi:
Penolakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada penguatan industri dalam negeri, memastikan Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai pasok global berbasis sumber daya alam. Langkah ini diapresiasi sebagai wujud nyata kedaulatan energi sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap Freeport segera menyelesaikan pembangunan dan perbaikan smelter guna mematuhi regulasi dan mendukung program hilirisasi yang tengah digalakkan.

sumber berita


14 Jenis KegiatanPerjalanan Dinas Luar Negeri yang Diperbolehkan Prabowo