Jadi, belakangan ini rame banget nih berita soal kebijakan pemerintah yang mau naikin PPN jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Banyak yang protes, dari rakyat biasa sampai pengusaha. Sebelum bahas lebih jauh, kita perlu ngerti dulu, PPN itu apa sih?

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai itu pajak yang dikenakan di setiap transaksi jual-beli barang atau jasa. Secara teknis, sih, yang nanggung PPN itu pengusaha. Tapi, pada prakteknya, biaya ini biasanya “dioper” ke kita sebagai pembeli akhir. Contohnya gini, lu beli barang Rp100.000, terus kena PPN 12%, jadinya lu harus bayar ekstra Rp12.000. Jadi total harganya jadi Rp112.000, deh.

PPN ini ngefek ke banyak barang dan jasa, kecuali beberapa yang dikecualikan pemerintah, kayak layanan kesehatan, pendidikan tertentu, dll. Tapi tetap aja, kenaikan ini bikin rakyat, khususnya kelas menengah, merasa makin berat. Bayangin aja, katanya nanti kalau aturan ini jalan, pembayaran pake kartu debit/kredit juga bakal kena PPN kayak belanja tunai. Itu kan makin nambah beban.


---

Kenapa PPN Naik Jadi 12%?

Sebenarnya, ini bukan keputusan dadakan. Kenaikan ini udah diatur di UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi, dari awal, PPN dinaikin bertahap: 11% di 2022, dan 12% mulai 2025. Pemerintah bilang ada beberapa alasan utama kenaikan ini:

1. Nambah Pendapatan Negara
Kenaikan PPN diharapkan bikin kas negara makin tebal buat danain program-program pemerintah, termasuk yang baru direncanain.


2. Kurangi Utang ke Luar Negeri
Daripada nambah utang lagi, pemerintah pilih “minta” duit ke rakyat lewat pajak. Harapannya, ketergantungan sama utang asing bisa berkurang.


3. Penyesuaian Standar Internasional
Kalau dibandingkan global, rata-rata tarif PPN dunia itu 15,4%. Jadi, tarif 12% ini sebenarnya masih di bawah standar global. Tapi dibanding ASEAN, Indonesia bakal jadi salah satu yang paling tinggi.




---

Kenapa Banyak yang Menolak?

Alasan rakyat protes itu banyak banget. Ini beberapa poin utamanya:

1. Beban Ekonomi Tambahan
Kenaikan PPN bikin harga barang dan jasa naik. Akhirnya, rakyat yang harus nombok buat kebutuhan sehari-hari. Menurut prediksi, pengeluaran kelas menengah bisa naik sampai Rp354.000 per bulan. Kelas menengah yang gajinya UMR atau bahkan di bawah UMR bakal makin tertekan.


2. Dampak ke Ekonomi Nasional
Kalau harga naik, daya beli rakyat turun. Kalau daya beli turun, perusahaan rugi. Ujung-ujungnya, bisa terjadi PHK besar-besaran. Dan jangan lupa, inflasi bisa naik. Beberapa ahli bilang kenaikan ini bisa bikin inflasi tembus 4,1%.


3. Skeptisisme terhadap Pemerintah
Ini poin penting, sih. Banyak rakyat nggak percaya duit pajak ini bakal dipakai dengan benar. Kasus korupsi pejabat makin banyak, dan dana bantuan sering nggak tepat sasaran. Contoh aja, dana stunting Rp10 miliar, tapi yang nyampe ke rakyat cuma Rp2 miliar. Hal-hal kayak gini bikin rakyat makin skeptis.




---

Alternatif Lain yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Ekonom ada yang bilang, daripada naikin PPN, kenapa nggak optimalkan penerimaan pajak dari sektor tambang aja? Potensinya jauh lebih gede, bisa sampai Rp300 triliun, dibanding cuma Rp50-70 triliun dari kenaikan PPN. Tapi sayangnya, pemerintah lebih milih jalan yang dampaknya langsung ke rakyat.


---

Kesimpulan

Kenaikan PPN ini memang punya tujuan bagus, kayak nambah pendapatan negara dan kurangi utang. Tapi, timing-nya nggak pas. Daya beli masyarakat masih lemah, inflasi berpotensi naik, dan kepercayaan rakyat ke pemerintah rendah. Kalau nggak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak, kebijakan ini justru bakal bikin rakyat, terutama kelas menengah, makin susah.

Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak sama kenaikan PPN ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya!