Partai Gerindra menegaskan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025 bukanlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Kenaikan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021 oleh DPR periode 2019-2024, dengan inisiatif dari PDI Perjuangan.
Wihadi Wiyanto, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa PDI Perjuangan sebelumnya mendukung penyusunan UU HPP. Namun kini, mereka justru mendorong penundaan kenaikan PPN, yang dinilai sebagai upaya "melempar bola panas" kepada pemerintahan Prabowo.

sumber: https://monitorindonesia.com/politik/read/2024/12/600374/pdip-lempar-bola-panas-soal-ppn-12-ke-pemerintahan-prabowo-gerindra-beber-hal-ini

“Kalau sekarang PDI Perjuangan meminta ditunda, itu menyudutkan pemerintah Pak Prabowo,” ujar Wihadi, Minggu (22/12/2024).
Wihadi menambahkan bahwa Prabowo sedang mencari solusi agar kenaikan PPN tidak membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, misalnya hanya menerapkan kenaikan untuk barang-barang mewah.
Sementara itu, kritik terhadap kenaikan PPN juga datang dari berbagai pihak, seperti Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan, yang meminta kebijakan ini ditunda mengingat kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak stabil. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, juga menilai bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
Meski begitu, Wihadi menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo hanya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, bukan memutuskan kebijakan baru.