Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri diminta untuk berbuat baik dengan Jokowi.
Hal itu diungkap oleh Ketua PSBI sekaligus mantan politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.
Ia sekaligus curhat setelah dipecat dari PDI Perjuangan.
Effendi Simbolon dianggap sudah kongkalikong dengan Joko Widodo alias Jokowi.
Selain itu, tidak sejalan dengan rekomendasi partai.
Selain itu, Effendi Simbolon juga secara terang-terangan mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
Sementara, PDIP sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.
Dipecat dari PDIP karena dianggap kongkalingkong dengan Jokowi, Effendi Simbolon justru melemparkan pesan damai bagi Megawati Soekarnoputri.

Ia turut prihatin atas hubungan ketum Partai dengan Jokowi meredup.
"Alasannya (dipecat PDIP) hanya karena saya bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kongkalingkong. Saya sedih ya, sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan?" buka Effendi Simbolon di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.
Selain itu, Effendi meminta Megawati tidak terlalu menghakimi orang lain, khususnya bagi Jokowi.
Ia beranggap Jokowi telah memiliki banyak jasa, baik untuk negara maupun partai.
"Saya sedih, saya prihatin. Ya pesan juga buat Bu Mega, semua ada waktunya ibu. Nggak usah kita terlalu menghakimi oranglah."
"Sadari juga bahwa Pak Jokowi sudah banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini."

"Dan juga jasanya bagi partai PDI Perjuangan," tambahnya.

Terakhir Effendi Simbolon ingin Presiden RI ke-5 tersebut saling berbaikan.
"Jadi itu pesan natal bagi bu Megawati Soekarnoputri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Jokowi yang kau benci itu. Terima kasih salam natal," pungkas Effendi Simbolon.

2 Alasan Effendi Simbolon Dipecat PDIP
Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, mengungkapkan alasan pemecatan Effendi Simbolon dari partai berlambang banteng.
Alasan pertama, yakni Effendi Simbolon diduga kuat berkongkalikong dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Seno menyebutkan, salah satu alasan PDIP bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi.
PDIP menilai, langkah politik Effendi yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai. 
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi."
"Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain, tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno, baru-baru ini.
PDIP, kata Seno, menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
“Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
Lanjut Seno, apabila Effendi bertemu dengan tokoh politik lain selain Jokowi, partai masih mungkin mengambil langkah klarifikasi dan mediasi terlebih dahulu.
“Kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” ujar Seno.
Alasan lain pemecatan Effendi lantaran ia terang-terangan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
Sementara, PDIP memiliki calonnya sendiri yang diusung dalam Pilkada Jakarta 2024.
Pemecatan ini dianggap sebagai pelanggaran kode etik partai.
Sikap politik Effendi Simbolon yang mendukung Ridwan Kamil ini sangat membuat PDIP lelah menghadapi manuver kader.
"Kami sudah capek membahas sikap politikus partai yang memilih hengkang dan bermanuver ke kubu lawan," ujar Ketua DPP PDIP, Said Abdullah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/11/2024).

Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat pun telah mengonfirmasi pemecatan tersebut.
"Benar yang bersangkutan sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik disiplin dan ADART partai," kata Djarot pada Sabtu (30/11/2024).
Surat pemecatan ditetapkan pada Kamis (28/11/2024) dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Sementara itu, Joko Widodo alias Jokowi kini disebut masih membutuhkan partai jika ingin melanjutkan karir politiknya.
Hal itu dinilai pengamat, karena kecil kemungkinan untuk Jokowi untuk tidak berpartai.
Kondisi ini juga makin jelas setelah Jokowi dipecat dari PDIP.
Partai politik mana yang akan disinggahi juga masih tanda tanya.
Namun muncul kemungkinan Presiden ke-7 RI itu akan mendirikan partai baru.
Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut saat ini menjadi momentum yang tepat bagi Jokowi mendirikan partai baru.
Agung menilai kemungkinannya kecil mantan wali kota Surakarta itu akan berpolitik secara independen.
Sebab Jokowi tetap membutuhkan partai politik.

"Saya merasa kemungkinan besarnya Pak Jokowi berpartai tapi partainya baru atau yang sudah eksis itu masih jadi misteri, hanya Pak Jokowi yang tahu," kata Agung dalam program "Kompas Petang" Kompas TV, Rabu (18/12/2024).
Diketahui saat ini sejumlah partai politik  telah membuka pintu untuk Jokowi bergabung seperti Golkar dan PAN.
Namun Agung menilai tawaran-tawaran yang ada belum konkret.
Selain itu, kata dia, partai-partai disebutnya masih menimbang tawar-menawar wewenang jika Jokowi bergabung.
Pasalnya, masing-masing partai telah memiliki struktur kepemimpinan tersendiri yang berpeluang berubah jika Jokowi gabung.
"Partai-partai yang ada ini masih wait and see, mereka tahu bahwa konsekuensi politiknya bukan hanya berkah politik, tapi ada ekses-ekses politk yang langsung mengarah ke ketum-ketum mereka," kata Agung.
"Apakah ketum-ketum itu mau, atau faksi-faksi dalam partai mau memberikan karpet kuning, karpet biru, ataupun merah marun (kepada Jokowi)?"
Agung pun menilai saat ini menjadi momentum yang tepat bagi Jokowi mendirikan partai.
Pasalnya Jokowi baru beberapa bulan melepaskan jabatan presiden.
Selain itu, Jokowi dinilai masih memiliki basis politik yang kuat serta anggota keluarga yang menduduki jabatan penting seperti putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi wakil presiden dan menantunya, Bobby Nasution, yang menjadi calon gubernur Sumatera Utara.
"Posisi Pak Jokowi masih punya pengaruh karena baru beberapa bulan saja mengakhiri masa jabatan, saya kira ini momentum yang pas untuk beliau membuat partai baru," kata Agung.

Projo Siap Jadi Partai Politik
Sekretaris Jenderal DPP Projo Handoko menyebut Projo siap berubah menjadi partai politik jika  Jokowi memerintahkan.
Handoko berkata pintu Projo selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik presiden RI ke-7 itu. 
"Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja (menjadi partai)," kata Handoko, Rabu (18/12/2024).
Kendati demikian, Handoko mengaku belum ada komunikasi dengan Jokowi terkait peluang Projo menjadi partai. 
Handoko pun enggan berspekulasi lebih jauh dan menunggu arahan Jokowi terkai arah organisasi yang dipimpinnya.
"Belum (belum ada pembicaraan dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan," kata Handoko dikutip dari Kompas.TV.

Jokowi Bisa Langsung Jadi Ketum
Sebelumnya, Bendahara Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menyatakan Jokowi sangat mungkin menjadi ketua umum jika Projo memutuskan untuk bertransformasi menjadi partai politik.
“Ya, Projo kan berulang kali sempat menyampaikan tentang imajinasi Projo. Imajinasi Projo ke depan, jika sudah tidak menjadi Presiden, sebaiknya Pak Jokowi memimpin partai politik. Itu imajinasi yang sudah jauh-jauh hari disampaikan,” ujar Panel kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).
Panel menambahkan, pembahasan mengenai transformasi Projo dari organisasi masyarakat (ormas) menjadi partai politik akan menjadi agenda dalam Kongres ke-III Projo yang direncanakan berlangsung pada Desember 2024.
Ia menegaskan, Projo akan mengakomodasi aspirasi rakyat jika ada desakan agar Projo menjadi partai politik dan dipimpin oleh Jokowi, mengingat popularitas Jokowi yang masih tinggi di kalangan masyarakat.
Sebelumnya, Jokowi memberikan lampu hijau kepada Projo untuk mengambil langkah jika ingin bertransformasi menjadi partai politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu awak media dalam kunjungannya ke Kelurahan Keprabon, Banjarsari, Solo, pada Minggu (27/10/2024).
“Ya, terserah Projo,” respons Jokowi singkat.



Sumber