Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian.

Salah satu faktor besarnya yakni karena maraknya penerimaan pegawai jalur “orang dalam” sehingga bekerja tidak profesional.

Mantan Kapolri ini menyebutkan, saat ini BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya merugi. Alhasil, kerugian itu pun berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal.


"Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman di situ yang enggak kapabel," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

Mengenai ini, lanjut Tito, pihaknya pun sudah mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan. Pasalnya, jika operasionalnya diteruskan maka kerugian yang dialami BUMD harus ditambal oleh APBD.

"Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi," ujarnya.

Tito menekankan, BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD. Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.

Terlebih, menurut Tito, Presiden Prabowo sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Karena itu perlu juga didukung oleh kondisi keuangan di daerah.


Tito menekankan, BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD. Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.

https://www.viva.co.id/amp/berita/na...at-orang-dalam

Separuh BUMD saja merugi karena orang dalam bukan meritokrasi.. Mudah2an hal seperti ini tdk terjadi di tingkat elit seperti DPR, kepala daerah dan pemerintahan institusi dll