Bisnisbandung.com - Deddy Sitorus salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan adanya indikasi sejumlah pihak yang berusaha mengganggu jalannya Kongres PDIP.

Menurut Deddy Sitorus Kongres PDIP dijadwalkan pada 2025 mendatang.

Deddy Sitorus menjelaskan upaya ini sudah terdeteksi sejak lama dan berpotensi mengacak-acak proses politik dalam partai berlambang moncong putih tersebut.

Indikasi pertama yang diungkapkan Deddy Sitorus adalah kasus gugatan yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan tersebut terkait Surat Keputusan (SK) kepengurusan PDIP periode 2025 hingga 2026.

Gugatan ini menilai bahwa SK tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP terutama terkait dengan perpanjangan masa jabatan pengurus.

Dikutip dari youtube tvOne, Deddy Sitorus mengatakan "Perpanjangan masa jabatan pengurus PDIP hingga 2025 yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dianggap bertentangan dengan pasal 17 yang mengatur masa bakti pengurus selama lima tahun".

"Namun meskipun sempat ada lima kader PDIP yang menggugat mereka akhirnya mencabut gugatan tersebut dan meminta maaf kepada Ketua Umum Megawati," tambahnya.

Indikasi kedua yang disebutkan Deddy Sitorus adalah keberadaan sepanduk-sepanduk yang beredar di beberapa lokasi.

Sepanduk tersebut berisi narasi bahwa kepemimpinan Megawati di PDIP dianggap ilegal.

Keberadaan sepanduk-sepanduk ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menggoyahkan kekuatan internal partai.

Khususnya terkait dengan kepemimpinan Megawati menjelang Kongres PDIP mendatang.

Deddy Sitorus menjelaskan kekhawatiran ini juga turut disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pernyataan yang dibuat pada 14 Desember 2024.

Megawati mengungkapkan bahwa ada narasi yang sengaja dibangun oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba menggambarkan bahwa kepemimpinannya selama ini gagal.

Kongres PDIP 2025 diprediksi akan menjadi titik krusial bagi internal partai yang telah lama dipimpin oleh Megawati.