Liputan6.com, Jakarta - Pasangan Calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma-Kun menolak hasil Pilkada Jakarta 2024. Kedua kubu menilai banyak kecurangan dalam pelaksanannya. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menilai, dalil yang dibawa kubu RIDO ke MK cukup kuat. Misalnya, partisipasi rendah, banyaknya undangan pencoblosan banyak yang tak sampai kepada pemilih.

Igor bahkan menyatakan, potensi Pilkada Jakarta masuk ke putaran dua masih terbuka lebar. 

"Karena memang potensi dua putaran itu lebih realistis mengingat tadi tingkat potensi golputnya juga tinggi sampai 43 persen, artinya kan itu terkait dengan C6 ya jadi banyak warga DKI Jakarta itu yang enggak menerima surat panggilan untuk mencoblos,” kata Igor saat dihubungi wartawan, Selasa (10/12/2024).

"Itu kan menunjukkan bahwa kalau tingkat partisipasi politiknya rendah walaupun itu diperbolehkan tetapi itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta itu bermasalah, kewajiban KPU DKI melaksanakan segala tugasnya jangan sampai merugikan seperti yang terjadi di wilayah Jaktim KPU nya meminta maaf karena undangan secara masif tidak tersebar,” tambah dia. 

Igor juga membeberkan sejumlah fakta kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Misalnya, ada kasus 19 surat suara milik Pramono-Rano yang dicoblosi Ketua KPPS 028, Pinang Ranti, Jaktim.

"Seperti misalnya yang di daerah saya itu ya ada di Pinang Ranti, Jakarta Timur lalu di Kepulauan Seribu, belum lagi adanya bukti ya bahwa terjadi misalnya pembagian sembako untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Misalnya meliputi beras, minyak goreng, bahkan amplop yang berisi uang dan itu diduga memang dibagikan kepada warga Jakarta secara masif di masa tenang,” kata Igor. 

Dia menambahkan, tugas tim RIDO dan Dharma-Kun saat ini untuk bisa membawa bukti ke meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengurangi suara kemenangan 50,07% menjadi 50% atau sekitar 3000 surat suara agar terjadi putaran kedua. Mereka harus menunjukkan bahwa terjadi kecurangan yang tersruktur, sistemik dan masif di Pilkada Jakarta 2024.

"Sehingga MK menurut saya layak untuk misalnya menjadikan Pilkada Jakarta itu diulang atau yang kedua memang terjadi dua putaran karena itu yang paling realistis,” terang dia lagi.

Igor setuju jika Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dua putaran. Sebab, partisipasi pemilih yang sangat minim. Jika dibandingkan dengan Pilkada Jakarta tahun 2017 hingga 80 persen.

Dia khawatir akan menimbulkan dampak yang cukup besar dalam kepemimpinan di Jakarta apabila partisipasi politik pemilihnya hanya 57 persen saja seperti tahun ini. 


Sebelumnya Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menganggap Pilgub Jakarta 2024 bukan dimenangkan oleh paslon Pramono Anung dan Rano Karno, melainkan oleh golongan putih alias golput.
"(Paslon) 01 menang? Tidak! 03 menang? Tidak! 02 menang? Tidak! Peserta kalah semua, yang menang golput. Fakta, bukan kata saya," jelas Koordinator Tim Pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah dalam Konferensi Pers di DPD Golkar Jakarta, Jakarta Pusat.

Golput merujuk pada orang yang tidak mencoblos, baik karena alasan teknis maupun politik.

Ramdan menyoroti angka golput yang tinggi di Pilkada Jakarta 2024, yakni mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48 persen. Menurutnya, salah Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut andil dari hasil tersebut.

Ia menuding ada 'pembiaran' 802.147 warga Jakarta tak memilih, kebanyakan di wilayah Jakarta Timur yang memang basis yang islam nya kuat pendukung Ridwan Kamil dan PKS. Ramdan menyoroti absennya formulir C pemberitahuan-KWK sebagai undangan pencoblosan, di mana diklaim tak terdistribusikan ke warga Jakarta. Ia menyebutkan KPU DKI dan Bawaslu DKI telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang pasti akan diperhitungkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Banyak TPS di wilayah Jakarta Timur angka partisipasi pemilih hanya 15%, rata-rata hanya 30%.
Kalau data ini dianggap lucu-lucu, pasangan (Pramono Anung-Rano Karno) sekalipun angka perolehan suara menang di 2 juta, tetap saja golput yang menang di angka 3 juta," tegasnya.

"Digabungkan pun golput dengan (suara) 01 dan 02, ini suaranya pun mirip-mirip. Pertanyaannya, ada apa? Apakah mau disalahkan masyarakat? Hari ini KPU menyalahkan masyarakat, 'Karena masyarakat sudah jengah', masyarakat mana?" sambung Ramdan.

Tim RIDO mempertanyakan kinerja KPU, khususnya KPUD DKI Jakarta. Padahal, menurutnya KPUD Jakarta menerima anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk menggelar pesta demokrasi ini.

Ia juga turut mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu (Pemilu). Tim RIDO merasa setumpuk laporan dugaan kecurangan di Jakarta 'dicuekin', tak ada tindak lanjut sama sekali. Seperti kasus tertangkap tangannya anggota KPPS memegang surat suara yang tercoblos paslon 3 dan tertangkapnya serangan fajar sembako beras milik paslon Pramono Rano oleh Bawaslu di Kepulauan Seribu tidak ditindaklanjuti Bawaslu untuk rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut.

"Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi kenapa kita kemudian walk out. Itu sudah kami sampaikan jauh hari, sebelum adanya perhitungan dan rekapitulasi suara," tutupnya.


https://www.liputan6.com/amp/5828283...sipasi-pemilih