Menteri Prabowo Dikadalin China? Akui 9 Dash Line, padahal Jokowi-SBY Menolak
12/05/2024 09:04:00



Jakarta, 5 Desember 2024 – Menteri Luar Negeri era Presiden Prabowo, Sugiono, menuai kritik tajam setelah dugaan blunder terkait pengakuan atas klaim Nine Dash Line oleh China di Laut China Selatan mencuat ke publik. Isu ini mencuat pasca kunjungan Presiden Prabowo ke China pada 8-10 November 2024, yang menjadi agenda lawatan luar negeri pertama setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono disebut menandatangani sebuah pernyataan bersama dengan pihak China. Pernyataan itu memicu kecurigaan karena diduga mengarah pada pengakuan Indonesia atas klaim Nine Dash Line yang selama ini ditolak oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Sugiono membantah tuduhan tersebut dalam rapat dengan Komisi I DPR pada 2 Desember 2024. Menurut Sugiono, pernyataan bersama itu sama sekali tidak memuat pengakuan terhadap klaim garis putus-putus yang diklaim oleh China di Laut China Selatan.


“Di situ (pernyataan bersama) tidak disebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan kita akan bekerja sama di titik A koordinat B (misalnya),” ujar Sugiono.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim Nine Dash Line. Sugiono menyatakan bahwa Indonesia tetap memegang teguh hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, dan tidak mengakui klaim sepihak tersebut.

Pernyataan Sugiono itu diiringi oleh rilis resmi Kementerian Luar Negeri yang menegaskan posisi Indonesia. “Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” bunyi pernyataan tersebut.

Namun demikian, langkah Menlu Sugiono ini tetap menuai kritik, terutama karena dianggap bertentangan dengan sikap tegas Indonesia pada era sebelumnya. Pada masa Presiden Jokowi, Indonesia secara terang-terangan menolak klaim Nine Dash Line. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan pada era Presiden SBY melalui Menlu Marty Natalegawa, yang menyebut klaim China tidak memiliki dasar hukum internasional.

Kritik juga menyeruak dari berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang mempersoalkan latar belakang Sugiono sebagai politisi, yang dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai Menlu. Selain itu, kesalahan dalam penggunaan Bahasa Inggris saat memberikan keterangan juga memperburuk citranya di mata publik.

“Pak @prabowo, kalau Menlu seperti ini terus, jangan salahkan jika Indonesia kehilangan kedaulatan di Laut Natuna,” tulis salah satu netizen.

“Kenapa Menlu ini tidak berasal dari kalangan profesional? Masalah diplomasi ini serius, bukan tempat untuk belajar,” komentar netizen lainnya.

Meskipun demikian, pihak pemerintah berharap kerja sama Indonesia dengan China dapat mendorong penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan, yang diyakini dapat menciptakan stabilitas di kawasan tersebut. (*)

https://www.repelita.com/2024/12/bre...dikadalin.html