AYOINDONESIA.COM. PDIP mengaku sudah mengantongi semua bukti kuat terkait dugaan keterlibatan Partai Cokelat atau aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Sumatera Utara menjadi sorotan utama mereka.

"Kami di PDIP mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut dan daerah lainnya," ucapnya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Berbagai bukti yang mereka kumpulkan sudah dilengkap saksi.

Nantinya, semuanya akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ronny meminta agar institusi seharusnya netral dalam Pilkada.

Sebutan Parcok atau Partai Cokelat isebutkan karena ketidak netralan dalam Pilkada.

"Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan di Kepolisian, ASN, Kades dan Pj. Kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan terkait bukti-bukti tersebut."

Nantinya, semuanya akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ronny meminta agar institusi seharusnya netral dalam Pilkada.

Sebutan Parcok atau Partai Cokelat isebutkan karena ketidak netralan dalam Pilkada.

"Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan di Kepolisian, ASN, Kades dan Pj. Kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan terkait bukti-bukti tersebut."

"Jadi, terlalu dini kalau ada yang sampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup dan itu akan kita buktikan di MK," tambahnya.

PDIP sudah siap untuk mendaftarkan semua temuan tersebut ke MK tiga hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.

Lebih tepatnya, laporan akan diajukan pada 15 Desember 2024.

Sumber: