Efisiensi anggaran negara menjadi sorotan utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu langkah konkret yang digaungkan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat, yang sering kali dinilai tidak efisien dan boros.

Prabowo dengan tegas menyebut bahwa anggaran sebesar Rp47,8 triliun untuk perjalanan dinas, terutama ke luar negeri, harus dikurangi hingga 50 persen.

Mari kita simak bersama alasan kuat Presiden Prabowo menginginkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

Pada Senin, 2 Desember 2024, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam acara Hari Anti Korupsi di Kementerian Agama RI, mengungkapkan bahwa banyak perjalanan dinas yang dilakukan oleh para kepala kantor wilayah (Kanwil) di Kemenag seharusnya bisa diganti dengan pertemuan melalui aplikasi Zoom.

Ia menyoroti bahwa beberapa Kanwil Kementerian Agama menghabiskan lebih banyak waktu untuk belanja oleh-oleh ketimbang berfokus pada tugas inti mereka.

"(Perjalanan dinas) dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang, ke mana-mana. Apa yang dibawa pulang ke daerahnya? Koper oleh-oleh, baju kaus, dan sebagainya. Tapi materi yang bermanfaat untuk umat, kepada bangsa, enggak kelihatan,” ujar Nasaruddin.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manfaat dari perjalanan dinas luar negeri hanya sekitar 0,5 persen terhadap tujuan program yang diusung.

Fakta ini menegaskan bahwa perjalanan dinas kerap menjadi beban anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...ya-jalan-jalan

Oleh karena ada fenomena pemborosan anggaran melalui perjalanan dinas yang tidak memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat, maka Presiden Prabowo menyerukan agar seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, mengurangi perjalanan dinas.

Seruan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Rabu, 4 Desember 2024.

Prabowo menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas ke luar negeri mencapai sekitar USD 3 miliar atau setara dengan Rp 47,8 triliun.

"Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia, ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat US$ 3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja, kalau bisa dikurangi 50%," kata Prabowo.

Sehingga, menurut Prabowo dengan dikurangi 50%, negara bisa melakukan penghematan senilai Rp 15 triliun.

Penghematan Rp15 triliun yang diusulkan akan diarahkan untuk program-program strategis, seperti pembangunan bendungan dan irigasi untuk pertanian, serta perbaikan fasilitas pendidikan.

"Itu Rp 15 triliun, berapa bendungan? berapa irigasi, berapa SD yang bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan?” kata Prabowo.

Bahkan Prabowo meminta para menteri “berpuasa” melakukan perjalanan luar negeri selama lima tahun ke depan.

“Tolonglah para menteri puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat satu setengah miliar dolar dari perjalanan saja saudara-saudara, bayangkan itu apa yang kita bisa," lanjut Prabowo.

Prabowo juga meminta para pemimpin daerah, untuk lebih ketat dalam mengatur pengeluaran anggaran dan lebih kritis dalam merencanakan kebijakan yang berdampak langsung pada kebutuhan rakyat.

“Hematlah untuk kepentingan negara. Kita sudah tahu kesulitan rakyat, kita tahu banyak undang-undang yang bertabrakan. Solusinya, mari fokus pada hal-hal yang paling dibutuhkan rakyat, bukan sekadar seminar atau diskusi yang bertele-tele,” ungkap Prabowo.

Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...inta-dipangkas
https://www.timenews.co.id/nasional/...angunan-rakyat

Sikap Prabowo tersebut mencerminkan visi besarnya untuk menjadikan efisiensi anggaran sebagai katalisator pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Lewat pemotongan anggaran yang tidak produktif, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas tidak hanya bertujuan untuk menekan defisit anggaran, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Jika diterapkan secara konsisten, langkah ini diharapkan mampu menciptakan perubahan budaya kerja di kalangan pejabat, dari yang sebelumnya berorientasi pada formalitas menjadi lebih fokus pada hasil nyata.

Penghematan ini bukan hanya soal angka, melainkan soal komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, efisien, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

Dengan kebijakan pemangkasan aggaran perjalanan ini, Prabowo menegaskan pada jajarannya bahwa keberpihakan pada rakyat harus menjadi inti dari setiap keputusan pemerintah.