Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan membuat task force atau satuan tugas (satgas) terkait maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
 
Pernyataan itu disampaikan Airlangga setelah ditanya wartawan soal kekhawatiran maraknya PHK akibat kenaikan upah minimum nasional. “Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK,” ujar Airlangga di sela rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Airlangga mengatakan, kerja satgas nantinya akan fokus meneliti aspek fundamental dari industri di Indonesia. “Yang kita lihat adalah fundamental industrinya, jadi nanti kami akan pelajari di sana,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen mulai 2025. Prabowo mengatakan, upah minimum tersebut menjadi jaring pengaman nasional yang penting untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan dengan memperhitungkan kebutuhan hidup layak.

“Setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” ujar Prabowo, Jumat (29/11/2024).
Sementara itu, dikutip dari Kompas.tv, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyebutkan bahwa kenaikan UMP dapat berdampak pada efisiensi perusahaan yang berujung pada gelombang PHK.

“Jika perusahaan tidak mampu menanggung kenaikan biaya tenaga kerja, maka keputusan rasional terhadap penghitungan usaha akan dapat terjadi ke depan, yaitu penundaan investasi baru dan perluasan usaha, efisiensi besar-besaran yang dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja, atau keluarnya usaha dari sektor industri tertentu,” kata Azam.

lumbung

Satgas pornografi
Satgas judol
Satgas pinjol ilegal
Satgas impor ilegal
Satgas perumahan murah
Satgas penurunan harga tiket pesawat
Satgas PHK
Satgas ………… (isi sendiri)