BOYOLALI, suaramerdeka-solo.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan sudah turun tangan guna menuntaskan masalah pajak yang membelit UD Pramono.

Bahkan Zulhas langsung mengunjungi UD Pramono pada Selasa (19/11) lalu. Zulhas juga meminta Pj Gubernur Jateng dan Bupati Boyolali segera menyelesaikan masalah pajak UD Pramono. Saat itu, Zulhas memberi tenggat waktu 2 pekan dalam menyelesaikan masalah ini.

Zulhas saat itu bilang ke Pj Gubernur dan Bupati Boyolali yang hadir saat itu agar segera menyelesaikan.

Ternyata hingga saat ini masalah pajak itu belum juga ada titik terang. Uang sebesar Rp 671 juta milik Pramono di Bank BUMN juga masih dibekukan.

Kabar terbaru, Pramono datang ke Jakarta. Namun, tetap belum ada pemecahan. Bahkan dirasakan, persoalan yang dialami kian rumit.

"Iya, Pak Pram bilang, katanya malah tambah ruwet," kata Tawar, salah satu karyawan UD Pramono, Jumat (30/11).

Dijelaskan, Pramono diundang Ombudsman RI di Jakarta, kemarin. Namun Tawar mengaku belum mengetahui detail hasilnya seperti apa.

"Pak Pram belum sempat cerita panjang. Cuma bilang ruwet."

Sebelumnya diberitakan, uang sebesar Rp 671 juta milik UD Pramono diblokir karena nunggak pajak. Pramono pun ingin mengakhiri usahanya sebagai pengepul susu.

Tapi, 1.300 peternak yang jadi mitranya tetap menginginkan Pramono terus melanjutkan usahanya. Pemkab Boyolali juga meminta Pramono tetap melanjutkan usahanya serta berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. *

sumberrr

Sampai kiamatpun ga akan dibuka sm DJP

Ini lembaga ud powerfull banget.. sejak ada frasa PERATURAN MENTERI KEUANGAN di UU KUP .

Kemenkeu bs menerbitkan aturan sesuka dia tanpa diketahui WP dan DPR. Dia jg yg melaksanakan pemungutan pajak. Pengawasan di pengadilan pajak, komwasjak jg itu kemenkeu semua.

Legislatif, eksekutif, yudikatif dr perpajakan dipegang sm menteri keuangan

Power have tendency to corrupt, absolute power corrupt absolutely .

Tp ga ada tuh yg berani senggol si mak lampir.. bahkan sesama menteri aja minta PLt gubernur buat selesaikan masalah blokir rekening. Emg dia ga punya no WA si ibu

Djp jg diam seribu bahasa di kasus ini. Lg rungkad dn terancem ga dpt bonus tahunan krna target ga tercapai. Pdhl ud sebar sp2dk dn sp2 , udh nuduh dan meras WP dibilang kurang bayar dan tembak angka, tp msh ga tercapai... wkwkwkwk