Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang tak mengikuti Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (27/11). (Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang tak mengikuti Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (27/11) hari ini.
Pemungutan suara pada hari ini diselenggarakan secara serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Hal itu merupakan konsekuensi logis atas otonomi khusus yang dipegang oleh Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta.

Pasal 18 huruf c UU tersebut menyatakan syarat menjadi cagub Yogyakarta ialah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

Sementara untuk Wakil Gubernur Yogyakarta ialah bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.

Selain itu, Pasal 18 huruf n menyatakan cagub dan cawagub bukan merupakan anggota partai politik tertentu.

Selanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta itu juga menjabat selama lima tahun terhitung sejak pelantikan.

Namun, mereka tak memiliki batasan periodisasi seperti kepala daerah di provinsi lainnya.

"Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan dua kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah," bunyi Pasal 25 ayat 2.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...lgub-hari-ini.

Masyarakat tak bisa memilih gubenur...
ada suara-suara berharap ada Pilgub di mana Sultan melawan kotak kosong sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap feudalism Yogyakarta..