JAKARTA, suaramerdeka.com - Kabar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen telah mencuat ke permukaan.



Kenaikan tarif PPN ini berlaku mulai 1 Januari 2025.



Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI (13/11/2024). 




Kenaikan PPN menjadi 12 persen nantinya akan berimbas ke berbagai sektor kebutuhan masyarakat.



Yakni sejumlah barang elektronik, kendaraan, tanah dan bangunan.



Perabot rumah tangga, pakaian dan fashion, hingga makanan olahan kemasan juga menjadi objek yang terdampak PPN 12 persen. 



Menanggapi keputusan ini, warganet beramai-ramai mengajak masyarakat untuk hidup hemat dan mengurangi konsumsi (perbelanjaan).



Warganet menyerukan upaya memboikot pemerintah dengan cara menurunkan daya beli.



Dimulai dari akun X bernama Agung @malesbangunaja, dirinya mencuit, “Yang pengen ganti HP tahan, yang pengen ganti motor baru tahan, yang pengen ganti mobil baru tahan.” 




“1 tahun aja, jangan lupa pake semua subsidi. Gak usah gengsi dibilang miskin, itu dari duit kita juga kok. Kapan lagi boikot pemerintah sendiri,” sambungnya.



Dirinya juga mengajak untuk alihkan belanja ke sektor informal seperti pasar tradisional dan pedagang rumahan.



Masih menurut Agung, langkah yang bisa dilakukan berikutnya adalah memakai barang hingga rusak, jika masih bisa dibetulkan dan dipakai lagi guna menekan pembelian. 




“Belajar menikmati hal-hal kecil yang gratis. Weekend jalan-jalan di taman aja. Makan beli di warung yang gak mungut PPN, yang bersih dan enak banyak kok,” tambahnya.



Cuitan itu dibalas oleh akun @yanuarnugroho. Dirinya sepakat terhadap argumen untuk mengajak masyarakat hidup hemat.



“Hidup bersahaja, berhemat, menahan diri, sekaligus mengingatkan pemerintah akan dampak kebijakannya sendiri. Ingat pertumbuhan ekonomi = konsumsi masyarakat + belanja pemerintah + investasi + ekspor - impor,” tulisnya. 




Dirinya juga menambahkan data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 bahwa persentase konsumsi masyarakat menyumbang 54,42 persen pertumbuhan ekonomi (PDB).



“Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat. Jadi konsumsi masyarakat itu kunci!” tambah Yanuar.



Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut kenaikan PPN adalah amanat dari undang-undang, termuat dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



Kenaikan PPN dilakukan secara bertahap, yakni 11 persen pada 1 April 2022, dan kini 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. ***





Dari dulu gw dah bilang sri mulyono ini ga pinter pinter amat, sayangnya fanboy G****K + fanatik buta pada Nye**ng ini orang.

terlalu banyak fanatik T***L


--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------


dulu gw dah posting



Ternyata Disertasi Sri Mulyani Bukan Makro Ekonomi Moneter, Melainkan Ekonomi Perburuhan



Semalam saya bertemu dengan orang yang mengaku teman kuliah Sri Mulyani di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, tahun 1990-an awal. Dia bercerita bahwa Sri Mulyani sebenarnya bukan seorang macroeconomist, melainkan seorang ekonom perburuhan. Awalnya saya sempat tidak percaya, mana mungkin. Bukankah Sri Mulyani bertahun-tahun menjadi menteri keuangan, seorang yang seharusnya memiliki pemahaman luas tentang makro ekonomi dan moneter.



Kemudian sesampainya di rumah saya periksa ke website kampus tempat Sri Mulyani menyelesaikan doktoralnya. Dan, astaga, benar sekali. Judul disertasi Sri Mulyani adalah: ”Measuring the labor supply effect of income taxation using a life-cycle labor supply model: A case of Indonesia” atau artinya: “Mengukur Efek Suplai Tenaga Kerja dari Pajak Pendapatan menggunakan suatu model siklus-kehidupan suplai tenaga kerja: Studi Kasus Indonesia”. Berikut ini adalah link 



website sumber:

https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/20436



Saya menjadi tercenung. Jadi selama hampir tujuh tahun, Presiden SBY 4 tahun, Pak Jokowi hampir 3 tahun, mempercayakan Kementerian Keuangan kepada seorang ekonom yang bukan ahli makro moneter, melainkan ahli ekonomi perburuhan. Kalau dalam ilmu ekonomi, kasta keduanya bagaikan bumi dan langit. Ilmu ekonomi moneter jauh lebih rumit dan susah, sedangkan ilmu ekonomi perburuhan bisa dikatakan tidak sesusah itu. Makanya sangat sedikit orang Indonesia yang memiliki disertasi ilmu ekonomi makro moneter. Beberapa di antaranya adalah Sudradjat Djiwandono (Boston) dan Anwar Nasution (Harvard) dan Miranda Gultom dari Boston University, Amerika Serikat.



Pantas saja, di bawah Sri Mulyani, Kementerian Keuangan banyak sekali mencetak utang. Dan bukan sembarang utang. Bunga utang yang dibuat selalu terbilang tinggi bahkan bila dibandingkan negara-negara Asia lain. Itu juga yang membuat banyak investor keuangan global dan lembaga-lembaga keuangan senang pada Sri Mulyani, yang gemar menjalankan kebijakan pengetatan anggaran (austerity policy). Mungkin dirinya tidak ada maksud menjahati rakyat Indonesia, dengan mewariskan utang berbunga tinggi dan kebijakan pengetatan anggaran tersebut. Sederhananya, Sri Mulyani hanya tidak mengerti benar seluk beluk makro ekonomi moneter. Karena dirinya hanya seorang ekonom perburuhan. Sial sekali Bangsa Indonesia, bertahun-tahun punya menteri tetapi bukan yang terbaik di bidang kementeriannya.



Tak Becus



Jenderal Soedirman sebelumnya adalah seorang  guru Tamansiswa, karena *becus* sebagai jenderal perang, tidak dipersoalkan latar belakang gurunya.



Kepala Bulog Rizal Ramli berlatar belakang sebagai doktor moneter/ekonomi makro, karena *becus* sebagai Kepala Bulog tidak dipersoalkan latar belakang keahlian moneter/makronya



Seorang Menteri Keuangan berlatar belakang doktor peburuhan, karena dianggap *tidak becus* sebagai Menteri Keuangan (suka utang dengan bunga mahal), maka dipersoalkan doktor buruhnya.



Apa begitu _the right man in right place?



Si wowo malah milih ini orang