- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
DPR Usul Judi Online Ditetapkan Sebagai Darurat Nasional, Setuju?
TS
ivoox.id
DPR Usul Judi Online Ditetapkan Sebagai Darurat Nasional, Setuju?
Warga melintas di depan mural bertema cegah judi online di Kediri, Jawa Timur, Rabu (9/10/2024). Mural karya Kapolsek Plemahan AKP Bowo Wicaksono yang memiliki hobi melukis tersebut sebagai upaya edukasi sekaligus mendukung pemerintah mencegah judi online kepada masyarakat. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.
Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, mengusulkan agar pemerintah menetapkan kejahatan judi online sebagai kedaruratan nasional. Ia menilai hal ini mendesak, mengingat Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pemain judi online tertinggi di dunia berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sepanjang 2023, PPATK mencatat sekitar 4 juta pemain judi online di Indonesia dengan total 168 juta transaksi dan akumulasi perputaran dana mencapai Rp 327 triliun.
"Saya meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan judi online sebagai kondisi darurat, seperti penanganan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, satgas judi online yang dibentuk pemerintah dapat bekerja lebih maksimal, baik dalam pencegahan maupun penindakan," kata Nasir dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Mapolda Sumut, Medan, Sabtu (16/11/2024).
Nasir memberikan apresiasi terhadap upaya pemberantasan judi online di Sumatera Utara. Menurutnya, Kapolda Sumut dan jajarannya telah menunjukkan kinerja yang baik, seperti mengusulkan ratusan situs judi online untuk diblokir melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta melakukan berbagai penggerebekan.
Namun, Nasir juga menyadari bahwa memberantas judi online bukanlah hal mudah, terutama karena banyak server yang beroperasi dari luar negeri.
"Judi online ini ibarat pohon besar dengan akar yang menghujam kuat. Meskipun sulit, kita tetap harus berkomitmen dan bekerja keras untuk mencabut akarnya," ujarnya.
Nasir menekankan pentingnya sinergi antara PPATK dan aparat penegak hukum untuk memperkuat penanganan judi online. Sebagai lembaga resmi yang menganalisis transaksi keuangan, PPATK diharapkan dapat memberikan data dan laporan yang akurat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
"PPATK harus bisa membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan keseriusan mereka. Aparat penegak hukum juga perlu berkolaborasi erat dengan PPATK untuk menindaklanjuti temuan dan laporan yang ada," jelas Legislator Dapil Aceh II itu.
Nasir menegaskan perlunya pembentukan satuan tugas khusus judi online yang memiliki fungsi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi. Ia berharap para Kapolda di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, dapat terus meningkatkan kontribusi mereka dalam memerangi kejahatan ini.
“Dengan komitmen dari semua pihak, kita bisa mulai mengurangi dampak buruk judi online. Perlu waktu dan kerja keras, tapi ini adalah langkah penting untuk melindungi masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
aldonistic dan ilanza memberi reputasi
2
338
35
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan