Masyarakat diajak pilih calon kepala daerah yang berperspektif gender



Komisioner Komnas Perempuan, Dewi Kanti Setianingsih. ANTARA/Penina F Mayaut. (Komnas perempuan)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat untuk memilih para calon kepala daerah yang berperspektif gender dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Tantangan bangsa ini adalah memilih para pemimpin kepala daerah yang punya pemikiran, perspektif untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, terutama dalam penghormatan terhadap perempuan, bagaimana meminimalisir kekerasan terhadap perempuan," kata Anggota Komnas Perempuan Dewi Kanti, dalam acara "Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024" di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Pihaknya sangat mengapresiasi acara tersebut dan berharap sosialisasi ini bisa menggugah kesadaran publik serta menguatkan partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024.

"Komnas Perempuan sangat mendukung momentum seperti ini karena ada ruang perjumpaan dengan publik langsung yang bisa diberikan penguatan kesadaran publik. Komnas Perempuan tentunya ingin menguatkan partisipasi perempuan, kita tahu perempuan menjadi pemilih yang terbesar," kata Dewi Kanti.

Dewi Kanti menekankan pentingnya para calon kepala daerah yang berperspektif gender dan berpihak pada isu-isu perempuan.

Pasalnya, selama ini ada banyak kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh para pemimpin daerah.

"Kami mengamati ada banyak kebijakan diskriminatif yang tentunya itu adalah buah dari kekeliruan memilih pemimpin atau aparatur-aparatur. Perempuan sebagai pemilih itu mesti diberikan pemahaman, pembekalan untuk menjadi pemilih yang bijak," kata Dewi Kanti.

Komnas Perempuan pun terus menyerukan program Jeli, Inisiatif, Toleran, Ukur (JITU) pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak guna menghindarkan isu kekerasan terhadap perempuan.

"Artinya, setiap pemilih itu mesti jeli dalam memilih dan memutuskan siapa pemimpin ke depan bagi bangsa ini agar tidak terjadi lagi pengulangan produk-produk diskriminasi yang akan merugikan para perempuan," tuturnya.

https://m.antaranews.com/berita/4472...spektif-gender

Setuju dengan hal ini