Sri Mulyani: Trump Tak Terlalu Gubris Isu Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia menilai, komitmen rendah Presiden AS Donald Trump dalam menangani isu perubahan iklim bakal memengaruhi seluruh dunia.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2023 di Jaka rta, Jumat (3/11/2023). Antara Foto/Bayu Pratama S

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi, Donald Trump yang kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat memiliki komitmen yang rendah untuk mengatasi perubahan iklim (climate change).


Pasalnya, sejak menjabat pada 2017 pun Donald Trump dicap kerap menyangkal adanya perubahan iklim dan krisis iklim. Padahal, global tengah mengarahkan kebijakan negaranya untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk Indonesia.

"(Penanganan) isu perubahan iklim di bawah Presiden Trump barangkali tidak seagresif seperti yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden dengan partai demokratnya," ujarnya dalam Raker dengan Komisi XI DPR, Rabu (13/11).

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan Trump yang nantinya tidak terlalu berpihak mengatasi perubahan iklim akan memengaruhi kondisi global. Contohnya, jika AS kembali menggalakkan produksi atau penggunaan energi fosil.

Apabila penggunaan energi fosil kembali masif, ini akan berdampak pada harga minyak dunia. Belum lagi, pemerintah Indonesia sendiri sedang mengembangkan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).


Bahkan, ini kebalikan dari komitmen climate change yang diusung dan disepakati oleh berbagai negara, yakni mendesain kebijakan yang bertujuan mengurangi penggunaan energi fosil, emisi gas rumah kaca, dan emisi karbon.

"Ini ada pengaruhnya kepada seluruh dunia, karena ada komitmen climate change. Dibolehkannya kembali production fossil fuel nanti memengaruhi oil price, dan juga masa depan mobil listrik dengan seluruh rantainya," kata Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, Menkeu menilai, ada beberapa perubahan arah kebijakan Negara Adidaya itu pasca kemenangan Trump.

Itu mencakup, adanya rencana penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja, kebijakan proteksionisme dengan menaikkan tarif impor, mendorong gencatan senjata, serta komitmen rendah terhadap isu perubahan iklim.

https://validnews.id/ekonomi/sri-mul...erubahan-iklim