KoranMandala.com -Sejumlah mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa, 12 November 2024. Aksi yang melibatkan sekitar 10 orang ini diinisiasi oleh kelompok mahasiswa gerakan “Papua Bukan Tanah Kosong.”

Unjuk rasa tersebut dimulai pukul 14.00 WIB. Dalam tuntutannya, mereka menolak keras program transmigrasi yang dicanangkan Presiden Prabowo di beberapa wilayah di Papua.

Para mahasiswa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan berbagai protes, seperti “Papua Bukan Tanah Kosong,” “Papua Menolak Transmigrasi,” dan lainnya.

Kenapa Kantor Gubernur Jawa Barat Ini Dinamakan Gedung Sate?

Namun, yang menarik perhatian adalah ketika para mahasiswa, yang mengaku warga negara Indonesia, membentangkan spanduk bertuliskan “Papua Merdeka.” Polisi yang mengamankan aksi tersebut tampak membiarkan pembentangan spanduk tersebut. Sony (49), seorang warga yang melintas, mengaku sudah beberapa kali melihat aksi mahasiswa Papua di Kota Bandung.

Ia menyayangkan pihak keamanan yang membiarkan spanduk “Papua Merdeka” dibentangkan di tempat umum.

“Kok bisa di depan Gedung Sate orang terang-terangan membentangkan spanduk seperti itu,” ujar Sony.

Menurutnya, pembiaran terhadap aksi seperti ini mencerminkan semakin terdegradasinya nasionalisme di kalangan masyarakat.

Sementara itu, juru bicara aliansi tersebut, Pilamo (27), mengatakan bahwa spanduk tersebut hanyalah bentuk ungkapan kemarahan terhadap program transmigrasi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Program ini menjadi pemantik kemarahan rakyat Papua sehingga aksi unjuk rasa menjalar ke berbagai daerah, termasuk di Bandung,” katanya.

Pilamo menilai program transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi juga alat untuk mengontrol wilayah dan merampas hak orang Papua demi eksploitasi sumber daya alam.

“Transmigrasi akan merampas kehidupan masyarakat Papua, termasuk hak atas tanah,” tegas Pilamo, yang juga merupakan mahasiswa Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam demonstrasi itu, Pilamo menambahkan bahwa transmigrasi di Papua hanya akan memicu konflik demi kepentingan eksploitasi PT Freeport.

“Yang jadi korban adalah rakyat Papua yang disiksa, diusir dari tanah mereka sendiri hanya demi kepentingan penguasa di Jakarta,” ujarnya.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk membatalkan program transmigrasi ini, mengingat masih banyak warga non-Papua di tanah Papua yang kesulitan mencari pekerjaan dan belum mencapai kesejahteraan.

“Jumlah transmigran di Papua saat ini sudah cukup banyak. Anak-anak mereka belum mendapatkan pekerjaan dan harus bersaing dengan masyarakat asli Papua di berbagai sektor. Situasi ini berpotensi mengancam ruang hidup di masa depan,” tutupnya.


https://www.koranmandala.com/politik...n-gedung-sate/
keresahan masyarakat meyikapi aksi seperatisme dibungkus dalam demonstrais yang dilindungi UU Demo

Victor Yeimo: Transmigrasi Bentuk Kolonialisme Nyata di Papua

- Selasa, 12 November 2024 | 17:53 WIB

Foto bersama usai seminar konsolidasi masa, di asrama Yahukimo Waena Jayapura Papua, Senin (11/11). (TPJ/Derek Kobepa)
Foto bersama usai seminar konsolidasi masa, di asrama Yahukimo Waena Jayapura Papua, Senin (11/11). (TPJ/Derek Kobepa)

The Papua Journal– Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo, memberikan materi dengan tema "Transmigrasi Bentuk Nyata Kolonialisme di Papua". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Asrama Yahukimo, Perumnas 3, Jayapura, Papua, pada Senin (11/11).

Kegiatan seminar ini diisi dengan dua film, yakni "Film Perampasan Lahan" dan "Film 10 Bentuk Kejahatan Genosida." Seminar ini diikuti oleh aktivis KNPB, aktivis mahasiswa, berbagai gerakan, dan organisasi Cipayung di Jayapura.

Seminar ini bertujuan untuk konsolidasi massa oleh KNPB guna mempersiapkan aksi demo damai menolak transmigrasi ke Papua, yang direncanakan berlangsung pada 15 November 2024 mendatang.

Usai pemutaran film, Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menyampaikan bahwa transmigrasi ke Papua merupakan tindakan nyata kolonialisme Indonesia di Papua Barat (Tanah Papua).

"Kehadiran transmigran ke Papua sudah berlangsung lama sejak tahun 1960-an, dengan tujuan menguasai wilayah masyarakat adat Papua, mengeksploitasi sumber daya alam, dan memusnahkan etnis ras Melanesia di Bumi Cenderawasih," jelas Yeimo.

Victor Yeimo mengajak rakyat yang sadar untuk melawan penindasan kolonialisme Indonesia yang menyebabkan ekosida, genosida, dan etnosida di Papua Barat.

"Penindasan negara yang sistematis, masif, dan teratur ini bertujuan menindas rakyat Papua dan merampas kekayaan alamnya," ucap mantan tahanan politik ini.

Menurut Yeimo, rakyat yang sadar harus melawan kejahatan kolonialisme dengan menggunakan berbagai media sosial untuk menyatakan sikap kritis terhadap tindakan kolonialisme Indonesia di Papua Barat.

"Selain aksi demonstrasi, rakyat Papua juga harus menunjukkan sikap kritis melalui media sosial dan mengkritik kejahatan negara. Karena Papua bukan tanah kosong yang bisa seenaknya diatur oleh negara di Papua Barat," tegasnya.

Yeimo juga menyinggung bahwa Indonesia memiliki banyak utang negara, yang mendorong Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam Papua untuk melunasi utangnya.

"Guna mempersiapkan peralatan militer untuk kemungkinan perang dunia ke III, negara fokus melunasi utang dan mempersiapkan peralatan militer Indonesia," ujar Victor Yeimo.

Victor Yeimo menambahkan bahwa transmigrasi yang difasilitasi negara ini telah terjadi sejak lama, hingga hari ini hak politik rakyat Papua telah diambil alih oleh ras Melayu, dengan ketetapan gubernur hanya berlangsung singkat sebelum akhirnya diambil alih.

"Kita, rakyat yang sadar, harus melawan kesadaran palsu. Saat ini, 50% orang Papua telah menerapkan kesadaran palsu ini, sehingga mereka menjadi apatis terhadap politik ideologi bangsa Papua yang sedang melawan kolonialisme negara di Papua," katanya.

Sementara itu, Messi Silak selaku moderator sekaligus koordinator lapangan, menyatakan bahwa seminar dan pertemuan ini bertujuan untuk konsolidasi massa dalam aksi protes menolak transmigrasi ke Papua pada 15 November 2024.

"Persiapan kami adalah mengajak rakyat Papua untuk menolak agenda transmigrasi yang diprogramkan Prabowo ke Papua," katanya.

Sekjen KNPB Wilayah Numbay, Messi Silak, juga mengatakan bahwa aksi demonstrasi damai menolak transmigrasi akan dilaksanakan secara nasional di 32 wilayah.

"Karena itu, bagi anda rakyat Papua yang sadar dan cinta tanah air, mari kita tolak transmigrasi ke Papua karena hal ini merampas kekayaan alam dan memarginalkan rakyat Papua di atas tanah kami sendiri," pungkas Messi Silak.(Derek Kobepa)
https://www.thepapuajournal.com/taha...i-papua?page=2


Selpius Bobii: Tolak Transmigrasi Lokal dan Menuntut Pengakuan Kedaulatan Papua

Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua (JDRP2) Selpius Bobii (Doc. Prib)

The Papua Journal– Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua (JDRP2), Selpius Bobii, menyatakan penolakannya terhadap program transmigrasi lokal di Papua. Program ini sebagai bagian dari “pendudukan terselubung” yang hanya akan mempercepat perampasan hak-hak masyarakat adat dan memperburuk dampak lingkungan di Papua.


Menurut Bobii, kebijakan transmigrasi, meskipun disebut transmigrasi lokal, akan menghadirkan dampak negatif yang mirip dengan transmigrasi nasional. “Kebijakan transmigrasi lokal ini sama saja dengan penjajahan baru terhadap tanah dan budaya kami,” ujar Selpius Bobii kepada The Papua Journal, Selasa (12/11).

Selpius Bobii menyoroti bahwa dalam konstitusinya, Indonesia disebut sebagai negara hukum dan demokrasi, namun menurutnya praktik di lapangan justru menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "UUD 1945 dalam pembukaan menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Namun, bangsa Papua tidak diakui kemerdekaannya sejak 1 Desember 1961," tegas Bobii.

Ia menambahkan bahwa transmigrasi lokal, yang diklaim hanya untuk masyarakat Papua, sebenarnya bisa dijadikan dalih bagi pemerintah untuk membawa migran dari luar Papua secara diam-diam, yang kemudian akan mengisi wilayah-wilayah transmigrasi baru.

“Transmigrasi lokal juga akan membawa dampak lingkungan yang signifikan. Pembukaan lahan untuk pemukiman transmigrasi akan menghancurkan hutan dan situs-situs adat yang sakral bagi masyarakat Papua,” katanya.

Kata Bobii, transmigrasi lokal akan merampas sumber penghidupan masyarakat asli yang bergantung pada hutan dan lingkungan sekitar.

“Transmigrasi lokal ini tidak hanya soal lahan, tetapi soal eksistensi kami sebagai masyarakat Papua,” tambahnya.
Menurut Bobii, program tersebut akan merugikan generasi Papua di masa depan dengan memarginalisasi masyarakat asli dan membuat mereka semakin terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.

Selain dampak lingkungan, Bobii menekankan bahwa kebijakan transmigrasi lokal dapat memicu konflik sosial. Pendatang yang ditempatkan di wilayah transmigrasi lokal mungkin akan mendapat dukungan dari aparat keamanan, yang menurutnya dapat memunculkan ketegangan dengan penduduk asli.

“Warga pendatang akan mendapat hak-hak istimewa, termasuk tanah gratis dan bantuan usaha, yang justru akan semakin meminggirkan orang asli Papua. Pada akhirnya, masyarakat asli akan menjadi minoritas di tanah mereka sendiri,” ujarnya.

Sebagai solusi, Bobii menuntut agar pemerintah Indonesia memberikan pengakuan hak kedaulatan bagi Papua. “Solusi terbaik adalah memberikan kebebasan penuh bagi bangsa Papua untuk memimpin dirinya sendiri. Ini adalah saatnya bagi Presiden Prabowo untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Papua, hingga pengakuan kemerdekaan pada 1 Desember 1961,” tegasnya.

Menurutnya, pengakuan kedaulatan tersebut akan memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi hutan Papua yang dikenal sebagai paru-paru dunia. "Hutan Papua harus dijaga demi menyelamatkan dunia dari pemanasan global. Ini bukan hanya isu lokal, tapi global,” katanya. (Agustina Doo)
https://www.thepapuajournal.com/taha...daulatan-papua

penolakan transmigrasi dan tuntutan kemerdekaan Papua