Narasumber memaparkan materi dalam Sidang Raya PGI (Persatuan Gereja Indonesia) di auditorium UKI Tana Toraja, Senin (11/11/2024). Ketiga narasumber sepakat bahwa masa depan Papua terletak pada tangan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat internasional, maupun gereja. - IST
SHARE
Jayapura, Jubi – Para pemimpin gereja, aktivis HAM, dan jurnalis berkumpul dalam Sidang Raya PGI (Persatuan Gereja Indonesia) di auditorium UKI Tana Toraja, Senin (11/11/2024).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, membuka presentasi dengan data-data pelanggaran HAM di Papua. Pelanggaran-pelanggaran HAM itu diantaranya, mulai kekerasan militer, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembatasan akses informasi dan kebebasan berekspresi.

“Keadaan di Papua bukan sekadar masalah keamanan, tetapi krisis kemanusiaan yang nyata,” kata Usman Hamid, seperti dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Kamis (14/11/2024).

Usman mengatakan, pihaknya menyerukan kepada pemerintah, untuk menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, serta membuka ruang dialog yang inklusif untuk mencari solusi damai.

Aktivis dari Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua (SKP) Katolik Jayapura, Rika Korain, menguatkan pernyataan Usman dengan menyoroti dampak krisis kemanusiaan, terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.

“Anak-anak kehilangan akses pendidikan, perempuan mengalami kekerasan seksual, dan masyarakat terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan mendapatkan akses kesehatan,” kata Korain.

‘Kami juga mengajak masyarakat internasional untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia, agar menghormati hak asasi manusia di Papua,” lanjut Korain.

Sementara Pdt. Hiskia Rollo, Ketua Majelis Sinode GKI Tanah Papua mengatakan, krisis kemanusiaan di Papua, telah menghancurkan tatanan sosial dan budaya masyarakat.

“Budaya dan tradisi kami terancam punah, tanah kami dirampas, dan identitas kami terpinggirkan,” kata Rollo.

Rollo mengatakan, Gereja akan terus menjadi suara bagi orang Papua, memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

Presentasi ketiga narasumber dalam kegiatan itu, kemudian mengerucut pada sebuah pertanyaan: Masih adakah masa depan bagi orang Papua?

Ketiga narasumber sepakat bahwa masa depan Papua terletak pada tangan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat internasional, maupun gereja. (*)
https://jubi.id/rilis-pers/2024/sida...s-kemanusiaan/

masalah krisis kemanusia di Papua akibat konflik dan kebijakan pemerintah