- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
PPATK Ungkap 97 Ribu TNI/Polri dan 461 Pejabat Terjerat Judi Online
TS
uniktopia86255
PPATK Ungkap 97 Ribu TNI/Polri dan 461 Pejabat Terjerat Judi Online
PPATK mengungkapkan data mengejutkan sekitar 97 ribu anggota TNI dan Polri, beserta 461 pejabat negara, diduga terlibat dalam judi online.
Pengungkapan ini disampaikan oleh Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV. Selain anggota TNI-Polri, tercatat juga sekitar 1,9 juta pegawai swasta yang terlibat dalam perjudian, mencakup beragam latar belakang masyarakat seperti pengusaha, buruh, dan bahkan anak-anak. Pengungkapan ini menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai integritas lembaga-lembaga penegak hukum dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Upaya Penanggulangan PPATK
Mengetahui potensi dampak serius dari judi online di kalangan TNI, Polri dan pejabat negara, PPATK berencana untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah ini.
Koordinasi dengan Otoritas Terkait: PPATK telah menyerahkan data terbaru tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Koordinasi dengan Kepolisian dan institusi pemerintah lainnya sangat penting agar mereka dapat menyusun langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum terhadap individu yang terlibat. Langkah ini juga penting untuk memastikan bahwa tindakan tegas diambil untuk mendukung pencegahan perjudian lebih lanjut.
Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: PPATK berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya serta konsekuensi dari judi online. Melalui program-program komunitas, diharapkan masyarakat akan lebih paham mengenai risiko yang dihadapi. Tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Pengetahuan yang lebih baik mengenai masalah ini dapat membantu masyarakat menjauh dari kebiasaan buruk tersebut.
Peningkatan Regulasi dan Pengawasan: Peningkatan regulasi terkait judi online juga diperlukan. Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperketat peraturan yang ada, serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk aktivitas perjudian online. Mengingat banyaknya platform judi ilegal yang beroperasi. Kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk menutup celah yang ada.
Pengungkapan ini disampaikan oleh Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV. Selain anggota TNI-Polri, tercatat juga sekitar 1,9 juta pegawai swasta yang terlibat dalam perjudian, mencakup beragam latar belakang masyarakat seperti pengusaha, buruh, dan bahkan anak-anak. Pengungkapan ini menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai integritas lembaga-lembaga penegak hukum dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Upaya Penanggulangan PPATK
Mengetahui potensi dampak serius dari judi online di kalangan TNI, Polri dan pejabat negara, PPATK berencana untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah ini.
Koordinasi dengan Otoritas Terkait: PPATK telah menyerahkan data terbaru tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Koordinasi dengan Kepolisian dan institusi pemerintah lainnya sangat penting agar mereka dapat menyusun langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum terhadap individu yang terlibat. Langkah ini juga penting untuk memastikan bahwa tindakan tegas diambil untuk mendukung pencegahan perjudian lebih lanjut.
Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: PPATK berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya serta konsekuensi dari judi online. Melalui program-program komunitas, diharapkan masyarakat akan lebih paham mengenai risiko yang dihadapi. Tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Pengetahuan yang lebih baik mengenai masalah ini dapat membantu masyarakat menjauh dari kebiasaan buruk tersebut.
Peningkatan Regulasi dan Pengawasan: Peningkatan regulasi terkait judi online juga diperlukan. Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperketat peraturan yang ada, serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk aktivitas perjudian online. Mengingat banyaknya platform judi ilegal yang beroperasi. Kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk menutup celah yang ada.
0
145
9
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan