Kasus judi online yang menguak keterlibatan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seharusnya menjadi tanggung jawab besar yang harus dijawab oleh Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Kominfo. Saat menjabat, Budi Arie mengemban tugas untuk memberantas konten ilegal, termasuk judi online. Namun, yang terjadi adalah pelanggaran besar-besaran oleh bawahannya yang diduga memiliki kepentingan tertentu dalam melindungi ribuan situs judi online. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Budi Arie sendiri lalai atau bahkan turut memiliki kepentingan di balik skandal ini.

Salah seorang pegawai Komdigi mengaku bahwa dari 5.000 situs judi online yang ia pantau, hanya 4.000 yang dilaporkan untuk diblokir kepada atasannya. Sementara 1.000 situs lainnya justru "dijaga" agar tidak terkena pemblokiran. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran wewenang, apalagi disertai keuntungan materi yang mencapai Rp 8,5 juta per situs setiap bulan. Dengan mengamankan 1.000 situs, pelaku mengantongi hingga Rp 8,5 miliar dalam sebulan. Tak hanya itu, hasil keuntungan ini bahkan dipakai untuk menggaji sejumlah pegawai lain sebagai operator dan admin di “kantor satelit” yang beroperasi tanpa pengawasan langsung dari atasan di Komdigi.

Seharusnya, di bawah kepemimpinan Budi Arie Setiadi, pengawasan ketat dan transparansi menjadi standar mutlak dalam memberantas situs-situs judi online. Namun, kenyataannya, kejahatan ini justru melibatkan ASN yang berada di bawah kepemimpinannya. Dugaan ini semakin menguatkan persepsi publik bahwa mantan Menteri Kominfo tidak hanya gagal mengawasi kinerja pegawainya, tetapi juga tidak menerapkan sanksi preventif terhadap potensi pelanggaran di kementeriannya.

Budi Arie sebagai mantan Menteri yang bertanggung jawab seharusnya memastikan bahwa situs judi online yang berbahaya bagi masyarakat dapat diblokir secara efektif. Jika para pegawai Komdigi bisa mendirikan "kantor satelit" tanpa deteksi atau tindakan dari atasan, hal ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang diterapkan. Alhasil, ASN yang seharusnya menjaga keamanan digital justru menyelewengkan wewenang demi keuntungan pribadi, memanfaatkan posisi mereka untuk melindungi situs-situs yang seharusnya diblokir demi kepentingan publik.

Skandal ini menunjukkan perlunya pemeriksaan mendalam mengenai potensi konflik kepentingan yang mungkin melibatkan Budi Arie Setiadi selama masa jabatannya. Andai saja pengawasan dan kebijakan penegakan hukum yang tegas diberlakukan sejak awal, mungkin masalah judi online tidak akan semakin marak seperti saat ini. Dalam konteks ini, mantan Menteri Kominfo perlu mempertanggungjawabkan pengabaian yang mengakibatkan bobroknya pengawasan di lingkungan kementeriannya dan berujung pada kerugian bagi masyarakat