Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Sunarso angkat bicara mengenai rencana penghapusan utang UMKM yang akan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Prabowo Subinato.

Sunarso mengatakan pada dasarnya kebijakan yang membolehkan bank BUMN untuk melakukan hapus tagih terhadap utang UMKM sudah ditunggu sejak lama.

"Kenapa? karena selama ini kita tidak berani melakukan itu, karena masih ada berbagai aturan yang mengkateogrikan hapus tagih itu bisa jadi masuk ke kerugian negara," ujar Sunarso, Rabu (30/10/2024).

Meski demikian, dia menegaskan bahwa aturan tersebut harus diikuti dengan aturan yang tegas mengenai kriteria kredit apa yang bisa dihapus tagih. Hal ini urgent diperlukan karena ada peluang kecurangan terhadap kebijakan tersebut.

"Kebijakan itu memang ditunggu oleh Himbara, sekarag yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, agar tidak menimbulkan moral hazard," ujarnya.
Baca Juga

    Rupiah Pimpin Penguatan di Asia Pagi Ini, Berkat Data Ekonomi AS
    Microsoft Sebut Peretas Rusia Mensasar Pejabat Amerika Serikat
    IHSG dan Bursa Saham Asia Terbenam di 'Laut Merah'

"Kemudian bagaimana dampaknya ke BRI? Sepanjang tidak terjadi moral hazard, BRI sudah kalkulasi kira-kira dampaknya terhadap kinerja keuangan, yang nanti kita masukan dalam perencanaan keuangan tahun depan, ketika dimulainya kebijakan ini," ujar Sunarso.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang 6 juta pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM), yakni petani dan nelayan Indonesia. Kebijakan pemutihan utang itu akan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit pekan depan.

Nantinya, perpres tersebut akan menghapuskan hak tagih bank kepada 6 juta debitur yang terdiri atas petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam diskusi ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (23/10/2024).

“Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tekan suatu Perpres, pemutihan. Sudah disiapkan ya Pak Supratman, Menteri Hukum, sudah disiapkan,” kata Hashim.

Hashim menyampaikan utang debitur sektor UMKM tersebut merupakan utang-utang lama yang timbul akibat krisis keuangan yang terjadi pada 1998, 2008, dan krisis keuangan lainnya.

Akibatnya, para petani dan nelayan masih tercatat memiliki utang pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa keuangan (OJK) sehingga tidak dapat mengajukan kredit baru di perbankan.

Padahal, menurut Hashim, utang-utang tersebut telah dibayarkan oleh asuransi perbankan namun hak tagih atas utang tersebut masih tercatat pada perbankan.

“Nah ternyata semua hutang ini sudah dihapus bekukan sudah lama. Dan sudah diganti oleh asuransi bank, perbankan. Tapi hak tagih dari bank belum dihapus,” kata Hashim.

“Sehingga 6 juta ini, 5 juta ini, mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol [pinjaman online],” tuturnya.


Moral Hazard


kebijakan yg PASTI menimbulkan moral hazard,
karena ada jurang ketidakadilan yg akan menciptakan masalah baru.


moral hazard akan membuat orang2 yg berkerja keras dan rajin menyicil membayar utangnya,
merasa tidak adil dan akan membuat mereka menjadi malas menyelesaikan utangnya didepannya


mirip kebijakan komunis yg membuat negara2 komunis hancur dan sulit maju,
dimana orang rajin dan pintar, dibayar imbalan yg sama dgn orang yg malas dan bodoh dgn alasan sama rata,
yg membuat orang pintar dan rajin mending ikutan bodoh dan malas, karena juga akan dapat imbalan yg sama


atau mirip ajaran sesat agama yg mengajarkan dosa bisa diampuni atau mendapat pengampunan dosa,
dimana ada orang2 yg semasa hidupnya berusaha keras menjauhkan diri dari dosa atau berbuat baik agar masuk surga,
tapi orang2 jahat bisa diampuni dosanya dgn cukup hanya bertobat atau bersyahadaat masuk islam, lalu juga pasti masuk surga


hanya kebijakan populis semata, yg seakan2 baik dan benar,
tapi berdampak negatif dan membawa kerusakan yg lebih besar