LHOKSEUMAWE,  Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, meminta agar pemerintah pusat tidak membawa pengungsi Rohingya ke Kota Lhokseumawe.

Sebelumnya, 90 Rohingya mendarat di Aceh Timur dan sebagian lagi mendarat di Aceh Selatan.

“Saya rasa, di mana mereka mendarat, di situlah pemerintahnya bertanggung jawab. Jangan dibawa lagi ke Lhokseumawe! Selama ini, kami disuruh menampung Rohingya dari Sabang, Banda Aceh, dan daerah lainnya,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Lhokseumawe, Makalmina, kepada Kompas.com saat ditemui di Lhokseumawe, Senin (4/11/2024).

Baca juga: Pemerintah Aceh Timur Minta IOM dan UNHCR Cari Penampungan Rohingya

Saat ini, 224 warga Rohingya ditampung di Gedung Eks Imigrasi Lhokseumawe. Sebelumnya, jumlahnya mencapai 500 lebih. Namun sebagian besar telah lari dari lokasi penampungan.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Bayar Rp 32 Juta untuk Dibawa Kapal dari Myanmar ke Aceh

“Kalau mereka (Rohingya) mendarat di daerah lain, lalu dipindah kemari, itu tidak fair juga dan tidak sesuai peraturan presiden,’ terangnya.

Masalah lain, sambung Max, gedung Imigrasi akan direnovasi bulan ini, sehingga pemerintah juga pusing memikirkan lokasi penampungan lainnya.

“Kami sedang bahas dan diskusikan. Imigrasi sudah menyatakan gedungnya mau direnovasi,” terangnya.

Dia meminta agar UNHCR dan IOM mencari lokasi penampungan permanen, sehingga bisa memenuhi standar penampungan termasuk sanitasi air bersih dan layanan kesehatan.


Max mengatakan, penolakan terhadap warga Rohingya juga datang dari kelompok masyarakat dan alim ulama.

Salah satunya disebabkan bercampurnya lokasi penampungan laki-laki dan perempuan.

“Kalau sisi kemanusiaan, pemerintah dan masyarakat menerima. Namun, soal teknis ini, perlu penampungan yang layak dan bisa dipisahkan antara laki dan perempuan,” kata Max. 


Ukhuwah Islamiyah My Ass