Tolak Transmigrasi Prabowo, Separatis Ancam Bunuhi Warga Transmigran di Papua

Tolak Program Transmigrasi Prabowo, Separatis Ancam Bunuhi Warga Transmigran di Papua

OPM sebut Tanah Papua hanya untuk rakyat Papua.

Red: Teguh Firmansyah

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby SambomFoto: Dok pribadi


REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kelompok bersenjata Papua Merdeka mengancam akan membunuhi warga pendatang non-Papua yang datang ke Tanah Papua. Ancaman tersebut sebagai respons penolakan kelompok separatisme itu atas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentang transmigrasi ke Bumi Cenderawasih.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) Sebby Sambom mengatakan, Tanah Papua hanya untuk rakyat Papua. “Markas Pusat TPNPB mengeluarkan pernyataan tolak program transmigrasi ala Presiden Indonesia Prabowo Subianto,” kata Sebby dalam siaran pers TPNPB - OPM yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (4/11/2024).

“Jika pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan TPNPB, maka kami siap bunuh orang-orang imigran di Papua,” kata Sebby.


TPNPB-OPM, kata Sebby menegaskan, program transmigrasi tersebut, adalah bagian dari upaya pendudukan. “Orang-orang imigran, mereka adalah bagian dari pendudukan ilegal yang datang (ke Papua) untuk merampas tanah leluhur kami bangsa Papua,” ujar Sebby.


TPNPB-OPM, kata Sebby meminta agar Presiden Prabowo tak coba-coba menjalankan pemerintahannya dengan melaksanakan program perpindahan penduduk dari luar Papua, ke Tanah Papua. “Pemerintah Indonesia segera tiadakan program transmigrasi ke Papua,” kata Sebby.


Presiden Prabowo mewacanakan untuk menghidupkan kembali program transmigrasi. Yaitu program untuk memindahkan sebagian masyarakat, terutama dari Pulau Jawa ke wilayah-wilayah yang tingkat populasinya rendah. Salah-satu wilayah yang sejak lama menjadi tujuan transmigrasi adalah Papua.


Program tersebut, selain untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, di era pemerintahan Prabowo kali ini, diandalkan untuk memperkuat ketahanan program pangan. Karena para transmigran tersebut, di wilayah barunya akan diberikan lahan untuk perkebunan.


Program transmigrasi tersebut, saat ini belum terealisasikan. Akan tetapi, di Papua sejumlah aksi penolakan sudah bermunculan. Aksi-aksi demonstrasi dilakukan untuk menolak program tranmigrasi tersebut.


Sejumlah tokoh lokal di Papua menilai, program transmigrasi tersebut dikhawatirkan akan semakin menyingkirkan orang-orang asli Papua (OAP). Pun disebutkan, program transmigrasi tersebut membuka ruang konflik sosial terkait perebutan lahan-lahan adat yang dimiliki warga Papua.

https://news.republika.co.id/berita/...igran-di-papua



Tolak Transmigrasi ke Papua, Mahasiswa Serahkan 7 Poin Tuntutan ke DPR Papua

Senin, 4 Nov 2024 17:24 WIT

Tampilkan Caption
JAYAPURA, Seputarpapua.com | Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura Papua menggelar aksi demo damai menolak program transmigrasi ke Papua yang diwacanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan membawa pamflet, spanduk, poster hingga baliho bertuliskan penolakan transmigrasi di Papua serta berkumpul dan berorasi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura pada Senin (4/11/2024) siang.

Dalam orasi yang disampaikan beberapa mahasiswa, mereka menolak dengan tegas program transmigrasi di Tanah Papua yang juga merupakan program kabinet merah putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.


Mereka menilai kebijakan transmigrasi di Papua hanya akan membuat warga asli kesulitan dalam meningkatkan ekonominya, karena yang terjadi saat ini, warga pendatang menguasai seluruh aktivitas ekonomi.

“Kami mahasiswa menyatakan sikap menolak rencana transmigrasi ke Papua. Tanah Papua bukan tanah kosong, di sini kami tidak memerlukan warga dari luar ke Papua. Hentikan transmigrasi ke Papua,” kata koordinator lapangan Maksi You.

Kurang lebih 1 jam berorasi, ratusan mahasiswa ini ditemui oleh 30 anggota DPR Papua di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura.

Di hadapan puluhan Anggota DPR Papua yang hadir, para mahasiswa membacakan 7 poin tuntutan, diantaranya, meminta pemerintah segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua, karena Papua bukan tanah kosong.

Kedua, meminta negara menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan seluruh tanah Papua. Ketiga, negara berhenti klaim tanah adat.

Keempat, aliansi BEM Se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di seluruh 6 provinsi di tanah Papua. Kelima, segara berikan pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan layak bagi orang asli Papua.

Selanjutnya poin keenam, negara hentikan eksploitasi sumber daya alam di Papua dan ketujuh, Negara Republik Indonesia segera berikan hak keputusan kolektif kepada rakyat sesuai undang-undang Otsus yang berlaku.

Mahasiswa mengancam, jika tujuh tuntutan ini tidak ditanggapi, maka mahasiswa akan melakukan aksi demo dengan jumlah masa yang lebih besar dan melumpuhkan seluruh Papua.

Menanggapi permintaan mahasiswa, Anggota DPR Papua, Beatrix Monim yang menemui dan menerima aspirasi para mahasiswa mengatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke Pemerintah Pusat.


“Hari ini kami baru melaksanakan tugas pertama kami sebagai Anggota DPR Papua terpilih sehingga kami sebanyak 30 orang langsung turun menemui pendemo. Tentunya aspirasi yang sudah diserahkan ini akan kami tindaklanjuti dan serahkan ke Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Usai menyerahkan aspirasi kepada anggota DPR Papua, ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demo membubarkan diri dengan tertib.

https://seputarpapua.com/view/tolak-...dpr-papua.html



30 Anggota DPR Papua Turun Lapangan: Respons Aksi Tolak Transmigrasi di Jayapura


Jimianus Karlodi
- Senin, 4 November 2024 | 16:42 WIB

DPR Papua menerima aspirasi massa terkait penolakan transmigrasi di Papua. Aksi ini berlangsung di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (4/11/2024). (DPRP)
DPR Papua menerima aspirasi massa terkait penolakan transmigrasi di Papua. Aksi ini berlangsung di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (4/11/2024). (DPRP)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Aksi demo mahasiswa menolak program transmigrasi Presiden Prabowo Subianto di Papua mendapat respons dari DPR Papua.

Sebanyak 30 Anggota DPR Papua turun lapangan untuk bertemu langsung para demonstran yang berorasi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (4/11/2024).

Para wakil rakyat itu turun lapangan dengan dipimpin Wakil Ketua Sementara DPR Papua, Herlin Beatrix Monim.

Herlin menegaskan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi demonstran kepada pemerintah pusat melalui DPR RI dan DPD RI.

"Ini pertama kali DPR Papua datang dengan jumlah begitu banyak.”

“Itu berarti kami akan menerima langsung aspirasi ini.”

"Kami turun langsung bersama rakyat untuk menerima aspirasi dan kami akan meneruskan kepada pemerintah pusat," jelas Herlin.

Herlin menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan permasalah tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan DPR Papua.

Herlin mendukung aksi demo tersebut, terlebih karena berjalan baik tanpa ada gesekan sedikit pun antara mahasiswa dan pihak keamanan.

"Ketika demo disampaikan dengan aman, tentu semua pihak memberikan dukungan, bukan berarti semua yang kita perjuangkan berakhir di sini," ujarnya. (*)
https://www.ceposonline.com/kota-jay...si-di-jayapura
aspirasi OPM, mahasiswa, dan anggota DPR...