JAKARTA – Polda Metro Jaya mengungkap judi daring yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan ada 11 orang yang mereka tangkap dalam kasus tersebut termasuk pegawai Kemenkomdigi.

“Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi,” kata Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (1/11).

Ade Ary menjelaskan para pegawai Komdigi yang ditangkap merupakan pegawai yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi daring hingga memblokir.

Namun, para pegawai ini menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir judi daring itu.

“Mereka punya kewenangan penuh untuk memblokir. Namun, mereka melakukan penyalahgunaan dan kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujar Kombes Ade Ary.

Kombes Ade mengatakan pihaknya sedang melakukan penggeledahan di sebuah ruko Jalan Rose Garden, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa penyidik Kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komdigi dalam dugaan judi daring.

“Terkait salah satu pegawai pada Kementerian Komdigi masih kami lakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” kata Trunoyudo kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Dia mengatakan penyidikan kasus ini oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi Bareskrim Polri.

Namun, dia belum merinci detail pegawai Komdigi yang mereka periksa terkait kasus judi daring itu.

“Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini. Karena itu, tunggu hasilnya dari penyidik,” katanya.

Menteri Komdigi Dukung

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan penegak hukum atas pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi daring.

Meutya juga menginstruksikan jajaran lainnya agar kooperatif apabila polisi membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

“Penegakan hukum harus secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” tegas Meutya dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (31/10).

Sumber: topikseru.com