Menteri HAM Natalius Pigai Minta 2.544 Pegawai dan Anggaran Rp 1,2 Triliun untuk Gaji
01 November 2024 11:10 



Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta penambahan personel dan anggaran signifikan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian HAM. Pigai mengusulkan kenaikan jumlah pegawai dari saat ini 188 orang menjadi 2.544 orang.

"Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf," ungkap Pigai saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain penambahan personel, Pigai juga meminta anggaran besar untuk menunjang belanja pegawai. Saat ini, dengan jumlah 188 pegawai, anggaran yang dibutuhkan untuk gaji mencapai Rp 14 miliar. Namun, untuk jumlah pegawai yang dia usulkan, Kementerian HAM memerlukan anggaran lebih dari Rp 1,2 triliun hanya untuk gaji staf.

"Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai sebanyak 2.544 tersebut, dibutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun. Itu baru untuk gaji pegawai dan staf, belum termasuk untuk program atau biaya pembangunan," kata Pigai.

Pigai menjelaskan bahwa tambahan personel ini ditujukan untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Indonesia, dengan target mencapai 80.000 kelompok. Rencananya, Kementerian HAM akan membentuk 1.700 tim di setiap wilayah untuk melaksanakan program yang langsung menyentuh level individu.

"Tim ini akan bekerja mengorganisasi pasukan-pasukan yang menyasar individu, dan kami akan membentuk kantor wilayah nantinya," jelas Pigai. Meski demikian, ia belum merinci lebih lanjut program-program konkret dari usulan tersebut.

Menanggapi usulan ini, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengatakan bahwa permintaan Pigai perlu dikaji lebih mendalam. Willy menyebut, pihaknya belum melihat struktur organisasi Kementerian HAM secara jelas.

"Yang disampaikan masih sangat generik dan belum fokus, tapi yang jelas saat ini harus diperjelas dulu apa tugas dan fungsi Kementerian HAM agar nantinya tidak disamakan dengan Komnas HAM," kata Willy.

Willy menjelaskan, Kementerian HAM ke depannya akan lebih fokus pada fungsi koordinasi antar lembaga dan kementerian untuk memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan perspektif HAM.

"Bagaimana HAM sebagai sebuah spirit dalam mengelola pemerintahan dan menjalankan pemerintahan. HAM menjadi perspektif dalam menjalankan negara sesuai yang ada pada visi misi presiden," pungkas Willy.

https://www.medcom.id/nasional/peris...iun-untuk-gaji

Ada yg mau join bareng pigai