- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Tolak Transmigrasi di Papua, Senator: Berikan Kami Guru & Dokter, Pak Presiden
TS
mabdulkarim
Tolak Transmigrasi di Papua, Senator: Berikan Kami Guru & Dokter, Pak Presiden
Tolak Transmigrasi di Papua, Senator PBD: Berikan Kami Guru & Dokter, Pak Presiden Prabowo
Senator asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dengan tegas menolak program transmigrasi di Papua yang dicanangkan Presiden Prabowo. Foto: source for jpnn
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dengan tegas menolak program transmigrasi di Papua yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui kabinet baru.
"Atas nama masyarakat Papua saya tolak, tolong sampaikan ke Prabowo saya tolak. Kami masyarakat adat Papua butuh guru dan dokter bukan transmigrasi," tukasnya di tengah jalannya Sidang Paripurna bertempat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penegasan itu menyusul tersiarnya kabar yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pemberian insentif untuk para transmigran yang bersedia dipindahkan, yaitu rumah dan lahan dua hektare.
Dengan alasan program ini dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.
Menurutnya, transmigrasi bukan solusi pemeretaan status sosial di tanah Papua, justru bertolak belakang. Sehingga penolakan ini berdasar pada hak sebagai Orang Asli Papua (OAP).
"Sebaiknya untuk Papua, pemerintah hari ini prioritaskan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan urus transmigrasi," terang Paul yang juga Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.(ray/jpnn)
https://m.jpnn.com/news/tolak-transm...oogle_vignette
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar
Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyebutkan bahwa transmigrasi tidak bisa diartikan secara sempit. Menurutnya, transmigrasi tidak melulu perpindahan dari pulau Jawa ke Papua, atau dari pulau yang menjadi pusat penduduk ke pulau yang lebih terpencil.
“Di Papua misalkan, transmigrasi tuh tidak harus selalu dari Jawa ke Papua,” ucap di Gedung DPR/MPR, Selasa, 29 Oktober 2024.
Iftitah menyebutkan, untuk transmigrasi di Papua, kemungkinan akan akan lebih difokuskan dalam bentuk transmigrasi lokal. Di mana penduduk yang tinggal di salah satu bagian di Papua, kemudian dipindahkan ke wilayah Papua lainnya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Bukan mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua.
“Jika dibutuhkan, transmigrasi yang dilakukan adalah menggunakan transmigrasi lokal” ujarnya.
Ia juga menerangkan, untuk di wilayah Papua sendiri, Kementerian Transmigrasi akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan revitalisasi terhadap 10 kawasan transmigrasi yang telah ada. Selain di Papua, revitalisasi kawasan transmigrasi, kata Iftitah, juga akan dilakukan di pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut diketahui merupakan wilayah yang banyak dijadikan tujuan transmigrasi.
“Revitalisasi terlebih dahulu terhadap kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada,” kata Iftitah.
Sebelum resmi dilantik menjadi menteri, Iftitah pernah menyatakan keinginan Prabowo agar Kementerian Transmigrasi dapat fokus melakukan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.
Iftitah sendiri diketahui juga berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia. Ia mengatakan sedang mengejar penyelesaian HPL untuk beberapa transmigran lainnya yang belum mendapatkannya dalam bentuk SHM (Surat Hak Milik).
“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal,” seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.
https://bisnis.tempo.co/read/1934721...rang-dari-luar
mindahin penduduk Papua bagian lain ke Papua yang sepi...
KNPB Mapia Tolak Transmigrasi ke Papua: "Ini Malapetaka Bagi Rakyat Papua
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mapia, Uwotobi Tagi. [Dok]
Suara.com - Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mapia, Uwotobi Tagi, menegaskan, menolak program transmigrasi dari Jakarta ke Papua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Uwotobi menyebut kebijakan transmigrasi tersebut sebagai 'bencana' bagi Rakyat Papua, khususnya bagi masyarakat Mapia.
"Pengiriman transmigrasi ke Papua ini merupakan sebuah malapetaka bagi rakyat Papua," ujarnya dalam wawancara bersama Suara.com, Selasa (29/10/2024) malam waktu Papua.
Ia menyatakan bahwa program transmigrasi tersebut tidak memberikan manfaat bagi Rakyat Papua, melainkan justru menimbulkan dampak negatif yang berpotensi mengancam eksistensi masyarakat lokal.
"Tidak ada keuntungan juga bagi rakyat Papua, hanya membawa dampak buruk yang sangat fatal bagi rakyat Mapia," tegasnya.
Menurut Uwotobi, wilayah Mapia tidak memiliki lahan kosong untuk dijadikan lokasi transmigrasi karena seluruh tanah merupakan tanah adat milik rakyat setempat.
"Kami, KNPB Wilayah Mapia, menolak transmigrasi karena di wilayah kami hanya ada tanah adat atau tanah milik anak negeri Mapia," ujarnya.
Selain transmigrasi, Uwotobi juga menolak kehadiran investor asing serta perusahaan-perusahaan ilegal yang dianggap merusak hutan adat dan berdampak negatif bagi lingkungan hidup di Mapia.
"KNPB Wilayah Mapia bersama rakyat Mapia wajib menolak investor asing dan perusahaan ilegal di seluruh wilayah Mapia," katanya.
Penolakan ini juga meluas terhadap rencana pengiriman militer dalam jumlah besar, baik organik maupun non-organik, ke wilayah Mapia.
"KNPB Wilayah Mapia dengan tegas menolak pengiriman militer besar-besaran di wilayah kami," katanya.
Selain itu, Uwotobi menyatakan sikapnya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Mapia. Menurutnya, masyarakat Mapia mampu hidup mandiri tanpa perlu adanya pemekaran wilayah.
"DOB ini hanya membuka pintu kematian bagi rakyat Papua dan Mapia," katanya.
Dalam kesempatan itu, Uwotobi juga mengingatkan kepada presiden terpilih agar mengutamakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua serta memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
"Kepada Presiden Kolonial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bapak Prabowo Subianto, jangan berpikir tentang pengiriman transmigrasi, tapi pikirkanlah bagaimana menuntaskan segala kasus pelanggaran HAM di Papua. Memberikan hak penentuan nasib sendiri adalah solusi demokratis," tutupnya.
https://www.suara.com/news/2024/10/2...i-rakyat-papua
tuntutan referendum Papua oleh KNPB
Senator asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dengan tegas menolak program transmigrasi di Papua yang dicanangkan Presiden Prabowo. Foto: source for jpnn
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dengan tegas menolak program transmigrasi di Papua yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui kabinet baru.
"Atas nama masyarakat Papua saya tolak, tolong sampaikan ke Prabowo saya tolak. Kami masyarakat adat Papua butuh guru dan dokter bukan transmigrasi," tukasnya di tengah jalannya Sidang Paripurna bertempat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penegasan itu menyusul tersiarnya kabar yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pemberian insentif untuk para transmigran yang bersedia dipindahkan, yaitu rumah dan lahan dua hektare.
Dengan alasan program ini dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.
Menurutnya, transmigrasi bukan solusi pemeretaan status sosial di tanah Papua, justru bertolak belakang. Sehingga penolakan ini berdasar pada hak sebagai Orang Asli Papua (OAP).
"Sebaiknya untuk Papua, pemerintah hari ini prioritaskan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan urus transmigrasi," terang Paul yang juga Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.(ray/jpnn)
https://m.jpnn.com/news/tolak-transm...oogle_vignette
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar
Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyebutkan bahwa transmigrasi tidak bisa diartikan secara sempit. Menurutnya, transmigrasi tidak melulu perpindahan dari pulau Jawa ke Papua, atau dari pulau yang menjadi pusat penduduk ke pulau yang lebih terpencil.
“Di Papua misalkan, transmigrasi tuh tidak harus selalu dari Jawa ke Papua,” ucap di Gedung DPR/MPR, Selasa, 29 Oktober 2024.
Iftitah menyebutkan, untuk transmigrasi di Papua, kemungkinan akan akan lebih difokuskan dalam bentuk transmigrasi lokal. Di mana penduduk yang tinggal di salah satu bagian di Papua, kemudian dipindahkan ke wilayah Papua lainnya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Bukan mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua.
“Jika dibutuhkan, transmigrasi yang dilakukan adalah menggunakan transmigrasi lokal” ujarnya.
Ia juga menerangkan, untuk di wilayah Papua sendiri, Kementerian Transmigrasi akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan revitalisasi terhadap 10 kawasan transmigrasi yang telah ada. Selain di Papua, revitalisasi kawasan transmigrasi, kata Iftitah, juga akan dilakukan di pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut diketahui merupakan wilayah yang banyak dijadikan tujuan transmigrasi.
“Revitalisasi terlebih dahulu terhadap kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada,” kata Iftitah.
Sebelum resmi dilantik menjadi menteri, Iftitah pernah menyatakan keinginan Prabowo agar Kementerian Transmigrasi dapat fokus melakukan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.
Iftitah sendiri diketahui juga berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia. Ia mengatakan sedang mengejar penyelesaian HPL untuk beberapa transmigran lainnya yang belum mendapatkannya dalam bentuk SHM (Surat Hak Milik).
“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal,” seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.
https://bisnis.tempo.co/read/1934721...rang-dari-luar
mindahin penduduk Papua bagian lain ke Papua yang sepi...
KNPB Mapia Tolak Transmigrasi ke Papua: "Ini Malapetaka Bagi Rakyat Papua
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mapia, Uwotobi Tagi. [Dok]
Suara.com - Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mapia, Uwotobi Tagi, menegaskan, menolak program transmigrasi dari Jakarta ke Papua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Uwotobi menyebut kebijakan transmigrasi tersebut sebagai 'bencana' bagi Rakyat Papua, khususnya bagi masyarakat Mapia.
"Pengiriman transmigrasi ke Papua ini merupakan sebuah malapetaka bagi rakyat Papua," ujarnya dalam wawancara bersama Suara.com, Selasa (29/10/2024) malam waktu Papua.
Ia menyatakan bahwa program transmigrasi tersebut tidak memberikan manfaat bagi Rakyat Papua, melainkan justru menimbulkan dampak negatif yang berpotensi mengancam eksistensi masyarakat lokal.
"Tidak ada keuntungan juga bagi rakyat Papua, hanya membawa dampak buruk yang sangat fatal bagi rakyat Mapia," tegasnya.
Menurut Uwotobi, wilayah Mapia tidak memiliki lahan kosong untuk dijadikan lokasi transmigrasi karena seluruh tanah merupakan tanah adat milik rakyat setempat.
"Kami, KNPB Wilayah Mapia, menolak transmigrasi karena di wilayah kami hanya ada tanah adat atau tanah milik anak negeri Mapia," ujarnya.
Selain transmigrasi, Uwotobi juga menolak kehadiran investor asing serta perusahaan-perusahaan ilegal yang dianggap merusak hutan adat dan berdampak negatif bagi lingkungan hidup di Mapia.
"KNPB Wilayah Mapia bersama rakyat Mapia wajib menolak investor asing dan perusahaan ilegal di seluruh wilayah Mapia," katanya.
Penolakan ini juga meluas terhadap rencana pengiriman militer dalam jumlah besar, baik organik maupun non-organik, ke wilayah Mapia.
"KNPB Wilayah Mapia dengan tegas menolak pengiriman militer besar-besaran di wilayah kami," katanya.
Selain itu, Uwotobi menyatakan sikapnya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Mapia. Menurutnya, masyarakat Mapia mampu hidup mandiri tanpa perlu adanya pemekaran wilayah.
"DOB ini hanya membuka pintu kematian bagi rakyat Papua dan Mapia," katanya.
Dalam kesempatan itu, Uwotobi juga mengingatkan kepada presiden terpilih agar mengutamakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua serta memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
"Kepada Presiden Kolonial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bapak Prabowo Subianto, jangan berpikir tentang pengiriman transmigrasi, tapi pikirkanlah bagaimana menuntaskan segala kasus pelanggaran HAM di Papua. Memberikan hak penentuan nasib sendiri adalah solusi demokratis," tutupnya.
https://www.suara.com/news/2024/10/2...i-rakyat-papua
tuntutan referendum Papua oleh KNPB
0
448
48
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan